Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Revisi UU KPK

Bamsoet Sebut Surpres Revisi UU KPK ke DPR Hanya Penunjukkan Wakil Pemerintah

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan bahwa surat tersebut hanya berisikan penunjukkan wakil pemerintah dalam pembahasan revisi UU KPK

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Surat Presiden (Surpres) dari presiden terkait revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) telah diterima DPR.

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan bahwa surat tersebut hanya berisikan penunjukkan wakil pemerintah dalam pembahasan revisi UU KPK.

Baca: Kirim Surpres ke DPR Terkait UU KPK, Jokowi Dinilai Ingkar Janji Pemberantasan Korupsi

"Isinya menugaskan menteri Hukum dan HAM dan Pemberdayagunaan aparatur sipil negara mewakili pemerintah melakukan pembahasan revisi UU KPK Inisiatif DPR," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (12/9/2019).

Surat tersebut menurut Bamsoet tidak berisikan penolakan atau persetujuan presiden terhadap sejumlah poin revisi UU KPK. Tidak ada daftar inventaris masalah (DIM) yang direvisi presiden dalam RUU KPK.

"Setau saya tidak ada, (hanya) Menunjuk wakil pemerintah," kata Bamsoet

Sementara itu anggota Komisi III Arsul Sani mengaku belum sempat membaca Daftar Invetaris Masalah (DIM) Revisi UU KPK. Menurutnya masalah revisi akan diselesaikan setelah Uji kelayakan dan kepatutan ( fit and proper tes) Capim KPK.

"Belum sempat baca. Nunggu ini (capim) selesai. Diselesaikan satu-satu," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, surpres telah dikirim Rabu (11/9/2019) kemarin. Pemerintah, kata dia, telah merevisi draf daftar isian masalah (DIM) RUU KPK yang diterima dari DPR.

"Surpres RUU KPK sudah diteken presiden dan sudah dikirim ke DPR ini tadi. Intinya bahwa nanti bapak presiden jelaskan detail seperti apa," kata Pratikno.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
  Loading comments...

Berita Terkait :#Revisi UU KPK

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas