TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bahwa bela negara dapat ditempuh melalui cara yang beragam dan terbagi ke dalam cara formal maupun informal. Ia juga menilai kesadaran bela negara dan cinta tanah air harus dimulai dengan melihat peta kondisi geopolitik dan pertahanan keamanan, dikaitkan dengan dinamika kehidupan global saat ini.

Hal ini ia sampaikan ketika memberikan kuliah umum pada kuliah perdana di Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA) yang baru selesai di bangun di Dapilnya di Purbalingga, Jawa Tengah, Jumat (13/09/19). Ia pun terus mendorong agar para pemuda di Indonesia memiliki semangat untuk turut serta dalam upaya bela negara.

“Terkait jalur formal, saat ini DPR RI tengah bersiap bersama pemerintah menyusun RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan. Sedangkan untuk jalur informal dalam melakukan bela negara adalah membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan basis ideologi yang kuat tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia,”ujarnya.

Mengingat kebijakan pertahanan dan keamanan negara pasca perang dingin tidak lagi berfokus pada isu persaingan ideologis Blok Barat dan Timur, maka arus demokratisasi dan interdependensi, serta isu lingkungan turut memegang peranan penting dalam mengubah pola interaksi antarnegara dimana semuanya terangkai dalam konstruksi globalisasi sebagai impuls utamanya. 

“Perubahan fokus isu secara signifikan merubah peta geopolitik dan geostrategi hampir di seluruh kawasan, diikuti instabilitas yang potensial menjadi ancaman bagi eksistensi sebuah negara. Kondisi tersebut memaksa seluruh negara untuk menata ulang sistem keamanannya. Isu keamanan menjadi lebih komprehensif dan berorientasi global. Studi dan kajian bidang keamanan pun semakin luas,” urai Bamsoet.

Bamsoet menjelaskan bahwa berbagai fenomena perubahan tersebut bukan tidak mungkin membawa ekses yang potensial menjadi ancaman bagi keamanan suatu negara. Ancaman tidak hanya dalam bentuk fisik, akan tetapi ancaman nonfisik, seperti penanaman nilai-nilai kehidupan asing yang dapat menjadi alat penghancur entitas sebuah peradaban bangsa.

“Untuk menghadapi perkembangan ancaman yang makin beragam, Indonesia perlu menata kembali kekuatannya. Dalam konteks pertahanan negara, permasalahan ini tidak cukup ditangani hanya dari aspek kekuatan utama militer saja. Untuk membangun ketahanan nasional setidaknya ada tiga pilar yang harus saling terkait yaitu pemerintahan, rakyat, dan militer,” sebut Bamsoet.

Menurutnya semua pihak harus menyadari bahwa kondisi masyarakat yang multikultur ini memiliki suatu kelemahan, yaitu rentan terhadap konflik horizontal yang mengakibatkan disintegrasi bangsa. Dengan memperhatikan cara tersebut, mereka akan terbentengi secara ideologi dari paham-paham yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa dan bahkan akan menghancurkan NKRI.(*)