Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Revisi KUHP dan KUHAP

Pasal Penghinaan terhadap Presiden Diatur RUU KUHP

Arsul mengatakan, penyelesaian RUU KUHP itu dikebut dalam waktu dua hari di hotel Fairmont, Senayan, Jakarta.

Pasal Penghinaan terhadap Presiden Diatur RUU KUHP
Chaerul Umam/Tribunnews.com
Anggota Komisi III DPR RI f-PPP, Arsul Sani. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panitia Kerja (Panja) telah menyelesaikan pembahasan draf RUU KUHP.

RUU KUHP ini nantinya akan menggantikan KUHP warisan Belanda.

Anggota Komisi III DPR RI f-PPP, Arsul Sani mengatakan, draf itu kini tinggal dirapikan ahli bahasa dan disahkan pekan depan.

Dalam aturan yang tertuang di RUU KUHP, pasal penghinaan terhadap presiden turut disertakan.

"Urusan soal penghinaan presiden, semua sudah selesai. Artinya secara politik hukum, kita semua sudah sepakat itu harus ada," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Arsul mengatakan, penyelesaian RUU KUHP itu dikebut dalam waktu dua hari di hotel Fairmont, Senayan, Jakarta.

Ia mengatakan finalisasi bersifat tertutup.

"Ini kan rapat perumusan. Kalau rapat yang harus terbuka itu kan kalau rapat pembahasan, debat. Kalau merumuskan kan sudah selesai. Ini kan cuma merumuskan. Yang kedua, ini akhir pekan, tidak bisa di sini rapatnya (Gedung DPR)," ujar Arsul.

Baca: Jokowi Baca Sinyal Bahlil Ingin Jadi Menterinya

Untuk diketahui, pasal penghinaan terhadap Presiden berada di Bagian Kedua dari Bab II (Tindak Pidana terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden) yakni Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 218 ayat (1) berbunyi "Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV".

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: chaerul umam
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...

Berita Terkait :#Revisi KUHP dan KUHAP

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas