Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Terungkap, Bappenas Sebut Hal Ini yang Jadi Alasan Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim

Ketimpangan Daerah Jadi Alasan Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim, Berikut Penjelasannya

Editor: ade mayasanto
zoom-in Terungkap, Bappenas Sebut Hal Ini yang Jadi Alasan Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim
FACHMI RACHMAN
LOKASI SURVEI - Pemandangan matahari terbit di Desa Bukit Merdeka, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dari ketinggian, Kamis (12/9/2019). Desa Bukit Merdeka menjadi salah satu lokasi dari tiga lokasi yang ditinjau tim survei dari Kementerian ATR/BPN untuk pendataan status lahan yang berdekatan dengan lahan IKN (TRIBUN KALTIM/FACHMI RACHMAN) 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Rencana pemindahan ibu kota Republik Indonesia ke Kalimantan Timur bukan sekedar tanpa tujuan dan perencanaan matang.

Proses pemindahan lokasi ibu kota baru dari Jakarta ke Kalimantan Timur dipastikan memiliki kemanfaatan dan tujuan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Belum lama ini pengumuman pemindahan lokasi ibu kota baru dari Jakarta ke Kalimantan Timur sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo secara langsung.

Di Kalimantan Timur, lokasi ibu kota baru berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Saat ada diskusi yang digelar Bappenas, dalam diskusi Dialog Nasional pemindahan ibu kota negara pada Selasa 17 September 2019 terungkap, pemerintah pusat melakukan pemindahan lokasi Ibu Kota Negara memiliki tujuan.

Hal ini terungkap dalam rekaman live streaming di YouTube Bappenas RI, bertema Investasi dan Strategi Pembiayaan Pemindhan Ibu Kota Negara.

Saat itu, Kepala Bappenas RI, Bambang Brodjonegoro, menyatakan, selama ini Indonesia mengalami persolan besar yang harus segera diatasi demi mengindari permasalahan di masa mendatang. "Kita selalu mengatakan ada problem besar," ujarnya. Dia menganalisis, negara Indonesia masih digelayuti persoalan ketimpangan.

Berita Rekomendasi

Mesti melihat masalah serius, ada pertentangan kelompok pendapatan di masyarakat dan ketimpangan daerah antara di Jawa dengan di luar Jawa. Pemerintah mesti mengatasi hal kedua hal ini.

"Saya akan jawab ketimpangan antar daerah yang jadi biang sumber persolan," tutur Bambang. Karena ketimpangan daerah ini juga penyabab munculnya ketimbangan pendapatan," ujarnya lagi.

Berdasarkan acuan data dari Bappenas terungkap, Pulau Jawa sangat dominan di negara Indonesia ini, baik itu dari sisi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakatnya.

Baca berita selengkapnya di >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Sumber: Tribun Kaltim
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas