Penjelasan Ketua BK

Ketua BK DPD Mervin Sadipun Komber membantah pengesahan Tatib DPD untuk menjegal Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas agar tidak dapat menjadi pimpinan DPD.

"Tidak ada jegal menjegal," kata Mervin saat jumpa pers di Kompleks Parlemen, seusai rapat.

Mervin mengatakan, pencantuman aturan bahwa pimpinan DPD tidak boleh melanggar kode etik yang tertuang dalam tatib DPD, murni ditetapkan dalam rapat panmus.

Menurut dia, tidak ada anggota DPD yang menolak aturan tersebut pada saat rapat. Oleh sebab itu, tatib yang dibacakan tetap disahkan.

"Saat pembahasan itu tidak ada yang menolak ini, mereka menerima," ujar dia.

Mervin mengatakan, pencantuman aturan tersebut bertujuan agar pimpinan DPD ke depannya memiliki integritas.

"Ini kita bicara secara etik dan ini keputusan bersama," lanjut dia.

Catatan Kompas.com, kericuhan seperti ini bukan kali pertama terjadi di DPD RI. Kericuhan juga pernah terjadi pada awal masa jabatan Ketua DPD Oesman Sapta Odang di DPD, 11 Desember 2014.

Ketika itu, penyebab keributan adalah para anggota rapat pro dan kontra terkait kursi pimpinan DPD.