Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, BALIKPAPAN - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah akan membuat sayembara untuk desain ibu kota baru yang lokasinya berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Sayembara desain ibu kota baru khusus untuk arsitek dalam negeri.

Tujuannya, agar desain ibu kota baru mengandung nilai-nilai nasional dan dapat dilihat dunia internasional.

Baca: Komnas HAM Apresasi Sikap Presiden Jokowi Soal Penundaan Pengesahan RUU KUHP

“Secara umum kami akan menerima berbagai macam masukan dari mana pun dan nanti akan kami buka dalam bentuk sayembara untuk arsitek dalam negeri, sehingga kebanggaan nasionalnya ada,” kata Budi Karya, Jumat (20/9/2019).

Budi Karya mengatakan pemerintah saat ini sedang menyusun term of reference atau TOT untuk sayembara tersebut.

Baca: Sedang Berlangsung Live Streaming Timnas U-16 Indonesia vs Brunei Darussalam, Pantau di HP

Ia juga menegaskan bila ada arsitek luar negeri yang nantinya dilibatkan hanya bersifat sebagai konsultan.

“Nanti akan kami berikan TOR, kreasi bagaimana yang akan ditampilkan di Semboja ini, arsitek Indonesia kan luar biasa,” katanya.

Akan kembalikan

Pengusaha Sukanto Tanoto menyatakan siap mengembalikan konsesi tanah yang ada di Kalimantan Timur untuk digunakan sebagai lokasi Ibu Kota yang baru.

Hal itu diungkapkan oleh Corporate Affairs Director APRIL Group Agung Laksamana saat berbincang dengan Kompas.com, Jumat (20/9/2019).

Menurut Agung, meski siap mengembalikan sampai saat ini pihaknya masih menunggu arahan pemerintah terkait penggunaan tanah di area konsesi PT ITCI Hutani Manunggal ( IHM).

Baca: Gubernur Kaltim Sebut Lahan Milik Sukanto Tanoto di Lokasi Calon Ibu Kota Baru Berstatus HGU

"Kami mendukung rencana tersebut dan kami percaya pemerintah akan memberikan pertimbangan dan soslusi terbaik," kata Agung.

IHM merupakan pemasok utama bahan baku untuk bubur kertas yang diproduksi oleh APRIL Group.

Agung mengungkapkan hal ini merespons pernyataan bahwa tanah yang digunakan oleh IHM statusnya berupa konsesi. Artinya, IHM tidak memiliki hak milik karena lahan tersebut milik negara.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bapenas, Bambang Brojonegoro menuturkan bahwa lokasi yang saat ini digunakan IHM adalah yang terbaik untuk ibu kota. Sehingga, pemerintah setiap saat bisa menarik kembali lahan tersebut. Apalagi kata dia, negara membutuhkan tanah tersebut untuk keperluan lahan pemindahan ibu kota baru.

"Jadi artinya ada kebutuhan negara untuk lahan tersebut berarti ya diambil konsesinya (nanti) oleh KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)," sambung dia.

Tanpa Kompensasi

Bambang Brojonegoro mengatakan, pencabutan hak konsesi HTI dari korporasi tidak memerlukan biaya. Meski konsesi lahan ibu kota baru dipegang oleh swasta, namun tanah tersebut adalah tanah milik negara. Hak konsesi berbeda dengan hak milik.

Bahkan kata dia, pihak swasta yang memegang hak konsesi HTI lahan yang akan menjadi lokasi ibu kota baru sudah tahu konsekuensi itu.

Sementara itu mengutip laporan PT IHM 2013, lokasi yang digunakan di Kaltim memiliki luasan 161.127 hektare.

Di sekitar lokasi konsesi, terdapat sejumlah lokasi konservasi serta komersial di antaranya adalah Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Suharto, Kawasan Lindung Teluk Balikpapan, pengusahaan hutan alam, pertambangan, perkebunan kelapa sawit serta lahan, budidaya masyarakat.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sukanto Tanoto Siap Kembalikan Konsesi Lahan ke Pemerintah untuk Ibu Kota Baru"