Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) memperkirakan ribuan petani dan perwakilan petani dari sejumlah wilayah di Indonesia akan berunjuk rasa di depan Istana Merdeka dan Gedung DPR RI dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional pada Selasa 24 September 2019.

Mereka akan datang dari sejumlah wilayah yakni Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Bali, Jambi, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.

Tidak hanya itu, diperkirakan puluhan ribu petani juga akan menyelenggarakan aksi di sejumlah wilayah di Indonesia mulai dari Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Tengah di hari yang sama.

Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika mengatakan 76 organisasi masyarakat sipil dari unsur organisasi petani, masyarakat adat, nelayan, buruh, perempuan, dan LSM yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) juga akan turun ke Istana Merdeka dan Gedung DPR RI.

Baca: Wanita Pemeran Video Mesum Bisa Dijerat Pasal Perzinahan Jika Dilaporkan Sang Suami

Dewi memperkirakan sekira 7.500 orang dari berbagai elemen akan turun ke jalan dalam aksi tersebut.

Ia mengatakan massa petani dari luar Jakarta akan masuk sekira waktu Subuh dan beristirahat sejenak di Masjid Istiqlal.

Bus-bus yang mereka tumpangi akan diarahkan parkir di Monumen Nasional (Monas).

Setelahnya, sekira pukul 07.00 WIB akan dilaksanakan pengkondisian massa untuk kemudian long march ke arah patung Kuda Arjuna Wiwaha di Persimpangan Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka untuk menuju Istana Merdeka di Jalan Merdeka Barat.

Setelahnya, sekira pukul 14.00 WIB massa akan long march ke Gedung DPR RI di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

Baca: Spanduk Gibran Pemimpinku Tersebar di Penjuru Solo, Semakin Kuat Maju Pilkada 2020?

Dewi menjelaskan, massa tidak akan menyampaikan kasus per kasus konflik agraria dalam aksi tersebut.

Namun massa aksi akan menyampaikan lima masalah pokok yang dihadapi petani saat ini.

Masalah pertama adalah macetnya pelaksanaan reforma agraria yang telah dlmandatkan Konstitusi, TAP MPR No. IX/2001, UUPA 1960, termasuk Evaluasi Satu Tahun Perpres Reforma Agraria.

Kedua adalah pengabaian penyelesaian konflik agraria struktural di semua sektor.

Ketiga, perampasan tanah, penggusuran serta kriminalisasi yang masih dialami petani.

Keempat RUU Pertanahan yang berwatak liberal, sehingga tidak berpihak kepada petani, bahkan membahayakan petani dan rakyat kecil lainnya, termasuk masalah RUU dan revisi UU lainnya yang dinilai anti rakyat.

Baca: Disindir Hotman Paris soal Pakaian yang Dikenakan saat di Swiss, Farhat Abbas: Tidak Manusiawi

"Kelima, kebijakan ekonomi, pertanian dan peraturan hukum yang pro-korporasi dan menyengsarakan rakyat," kata Dewi di Sekretariat Nasional KPA, Pancoran, Jakarta pada Minggu (22/9/2019).

Dinda juga menjelaskan, aksi tersebut juga untuk mendesak pemerintah dan DPR tidak mengesahkan RUU Pertanahan yang dinilai tidak berpihak dan sangat merugikan petani dan rakyat kecil.

"Bahkan Menteri Agraria mengatakan akan mengesahkan RUU itu pada 24 September. Bagi kami apabila RUU Pertanahan disahkan pada 24 September itu adalah penghinaan terbesar yang dilakukan terhadap petani," kata Dewi.