Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kasus Century

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tolak Gugatan Praperadilan MAKI Terkait Kasus Century

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait kasus korupsi Century

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait kasus korupsi Century yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (24/9/2019).

Haruno Patriadi selaku hakim tunggal dalam praperadilan tersebut membeberkan alasannya menolak praperadilan yang diajukan MAKI.

Haruno menilai dalam dokumen legalitas yang dimiliki MAKI sudah kedaluarsa karena dalam dokumen Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diserahkan dalam persidangan termuat masa berlaku MAKI yaitu tanggal 9 November 2012 sampai dengan 9 November 2017.

Baca: Ular Kobra Ukuran 3 Meter Tiba-tiba Masuk ke Kamar Saat Penghuni Rumah Tidur Dini Hari

Baca: Hasil Akhir Madura United vs Persela Liga 1 2019, Laskar Sappeh Kerab Berhasil Raih Tiga Poin

Baca: Niat Temui Mahasiswa yang Demo di Gedung DPR, Rombongan Bambang Soesatyo Malah Kena Gas Air Mata

Haruno menilai sesuai pasal 21 dan 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 57 tahun 2017 tentang pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi dan organisasi masyarakat, SKT tersebut harus diperpanjang setiap lima tahun.

Karenanya, Haruno menilai MAKI tidak memenuhi syarat sebagai organisasi kemasyarakatan dan tidak memiliki kedudukan hukum dalam permohonan praperadilan tersebut.

"Mengadili. Satu, permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima. Dua menghukum pemohon praperadilan untuk membayar biaya perkara sebesar nihil," kata Haruno di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (24/9/2019).

Sidang tersebut dihadiri kuasa hukum dari MAKI, kuasa hukum KPK selaku termohon, kuasa hukum Mabes Polri, dan kuasa hukum Kejagung.

Khawatir dihentikan

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memberi kejelasan perihal kasus korupsi Bank Century. 

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas