TRIBUNNEWS.COM -- Presiden BEM UGM Atiatul Muqtadir menyindir kepentingan anggota DPR RI dan para elite politik yang tergesa-gesa mengesahkan sejumlah RUU.

Tak hanya itu berulang kali menegaskan kalau demo Mahasiswa yang dilakukan pada Selasa (24/9/2019) tidak ditunggangi oleh pihak manapun.

Di depan Menkumham Yasonna Laoly, Atiatul Muqtadir menegaskan kalau para Mahasiswa itu bukan manusia bodoh, melainkan gerakan terpelajar.

Dilansir TribunnewsBogor.com dari Youtube Indonesia Lawyers Club (ILC) Rabu (25/9/2019), Atiatul Muqtadir menilai bahwa penundaan RKUHP itu hanya bahasa politis saja.

"Bung Karni, saya ingin sampaikan beberapa hal terkait dengan RKUHP, yang pertama memang ketika kita mendengar Presiden menunda, tunda itu kan sebenarnya bahasa politis Bung Karni, kalau kita lihat sebenarnya kalau saat paripurna itu adanya tolak atau terima, nggak ada tunda," kata dia.

Ia pun menegaskan kalau tuntutan para Mahasiswa ini bukan ingin ditunda, tapi menolak.

"Kemudian bukan hanya tolak Bung Karni poinnya, tuntutan kami yang sampai hari ini tidak mau ditemui oleh DPR yang terhormat, itu bukan hanya sekedar menunda tapi setelah ditunda nanti dibahas ulang dan melibatkan akademisi, melibatkan masyarakat," tegasnya.

Ia pun menjawab pertanyaan Karni Ilyas yang heran kenapa para Mahasiswa turun lagi padahal RKUHP sudah ditunda.

"Garis besarnya yang ingin saya sampaikan bahwasanya kami tidak ingin demokrasi atau perjalanan demokrasi kita ini menghasilkan hukum yang represif. Apa itu? Hukum yang dibentuk dalam splendid situation, jadi seharusnya dalam demokrasi itu kita menghasilkan produk hukum yang responsif," katanya.

Halaman selanjutnya