Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menkumham Yasonna Laoly menegaskan revisi KUHP dilakukan pemerintah guna memutus warisan negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia.

"Saya tidak mau mewariskan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai adab kebebasan bangsa ini," ungkap Yasonna di Kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (25/9/2019).

Kata Yasonna, prinsipnya upaya merevisi KUHP sebagai bagian dari semangat pemerintah mengganti hukum kolonial Belanda.

Baca: Polisi Geledah Kontrakan Terduga Teroris di Cimahi,Warga Tidak Mengenal Terduga

Sebab selama 150 tahun, Indonesia masih memakai kitab undang-undang yang sama.

Padahal Belanda sendiri sudah tidak lagi menggunakan.

"Kita batasin deh zaman merdeka aja 74 tahun, itu (KUHP sudah ada) sebelum merdeka. Sebelumnya di pakai di Belanda, di Belanda sendiri sudah tidak dipakai," kata dia.

Menurutnya, keberadaban bangsa Indonesia sudah berkembang ke arah liberal.

Tapi seiring pergerakan tersebut, tidak ada hukum yang berjalan seiringan.

Sehingga dibutuhkan regulasi yang bisa berjalan seirama.

Baca: Polisi Berupaya Pukul Mundur Massa di Jalan Tentara Pelajar

"Keberadaban kita ini menjadi sangat liberal sehingga bisa memacu orang itu salah. Mau kemana bangsa ini," ungkapnya.

Keberadaban yang mengarah ke liberal ini, lanjut Yasonna, juga berbahaya bagi kaum-kaum milenial.

Jika keberadaban menyimpang dibiarkan terus-menerus hingga terserap menjadi akar budaya, maka kerusakannya akan merambat ke segala unsur kehidupan.

Ia mengambil contoh bagaimana kaum Romawi runtuh karena kemunculan peradaban baru yang merusak.

Romawi runtuh karena timbul peradaban baru, birokrasi mereka hancur karena kedatangan peradaban baru tidak dibarengi kebijakan yang beriringan.

"Kaum milenial kalau terserap dari akar budaya akan rusak. Romawi hancur karena timbul peradaban baru yang rusak, birokrasi mereka hancur," katanya.