Imam Besar Masjid Istiqlal Sebut Jendral Mantan Juru Runding Aceh Ini Cocok Jadi Menhan
Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar menyatakan, kabinet Jokowi-Maruf Amin mendatang harus diisi oleh orang yang memahami persoalan kebangsaan
Editor: Sugiyarto
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kedua kiri) berbincang dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar (kedua kanan) saat bersilaturahmi di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (11/4/2018). Kedatangan pengurus PDI Perjuangan dalam rangka berbicara mengenai keislaman serta menyampaikan gagasan PDI Perjuangan dalam keislaman. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar menyatakan, kabinet Jokowi-Maruf Amin mendatang harus diisi oleh orang yang memahami persoalan kebangsaan dewasa ini.
"Orang-orang yang duduk di kabinet adalah orang yang kompetensi. Di samping itu juga harus memahami persoalan kejiwaan masyarakat dan masalah sentimen keagamaan," ungkapnya kepada wartawan, Kamis (26/9/2019).
Menurut Nasaruddin, dewasa ini persoalan Kebinekaan, Keindonesiaan, dan kebangsaan dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Merekatkan sekat-sekat etnik dan agama menjadi penting dilakukan.
"Dalam kondisi demikian, perlu sosok pemimpin yang bisa menghimpun yang berserakan, bisa mencairkan yang keras, dan meluruskan yang bengkok dan paling objektif dalam kebangsaan dan ke-Indonesiaan, maka siapa pun yang mengisi kursi Menhan harus punya kualifikasi yang lengkap dan bisa diterima banyak pihak," ujarnya.
Ini artinya, lanjut Mantan Wakil Menteri Agama era SBY ini, menteri mendatang harus cerdas secara emosional dan juga spiritual.
"Bangsa ini butuh sosok yang matang dalam banyak hal, intelektualitas, emosional, maupun spiritualitas. Kalau tidak, maka bisa berbahaya untuk kedamaian negeri ini,” katanya.
Di samping itu, menteri ke depan harus bisa mengayomi semua elemen agama dan semua golongan.
“Sebagai Imam besar Masjid Istiqlal, saya berharap semua Imam bisa mengimami semua bendera politik di masjid yang diimaminya, jadi ini juga berlaku bagi Menteri-Menteri yang akan membantu Pak Jokowi ke depan,” katanya.
Ketika ditanya soal figur yang pantas menduduki kursi Menteri Petahanan (Menhan), ia menyebutkan beberapa nama, salah satunya yang santer diberitakan media adalah Prof. Syarifuddin Tippe.
Pria yang kini didapuk sebagai Ketua Umum Asosiasi Imam Seluruh Indonesia, Ittihad Persaudaraan Imam Masjid Seluruh Indonesia ini, mengaku mengagumi pada sosok Jenderal pemikir dan negosiator perdamaian Aceh tersebut.
"Sosok Pak Syarifuddin Tippe adalah sosok yang saya kagumi. Kekaguman saya itu terletak pada keberhasilan beliau memimpin operasi sadar rencong dan cinta meunasah, serta cara beliau mendinginkan konflik di Aceh, dan itu memberikan kesan mendalam bagi orang Aceh,” katanya.
Mantan Dirjen Bimas Islam Kemenag ini juga menilai Syarifuddin Tippe layak diberikan amanah sebagai MenHan ke depan karena punya kontribusi yang konstruktif untuk kebhinekaan dan keindonesiaan.
“Dia bisa masuk ke lokasi konflik tanpa bawa senjata, dia disegani oleh masyarakat dan semua pihak di Aceh, termasuk GAM, karena dia bisa khutbah. Itu sesuatu yang luarbiasa," ujarnya.
Dalam berbagai kesempatan, Nasaruddin mengungkapkan bahwa Syarifuddin Tippe selalu bilang jika dirinya tidak pernah punya musuh.
“Orang yang dianggap GAM itu adalah saudara saya sendiri, sebangsa dan setanah air. Apalagi sama-sama sejarah kita, kalau saya bawa senjata, berarti saya anggap mereka lawan dan berbahaya. Diminta baca khutbah, lalu dia pulang dengan aman,” katanya.
Dirinya juga kagum pada sosok Syarifuddin Tippe. Karena, ia menilai, Mantan Rektor Unhan ini juga sosok yang paling istikamah atau konsisten terhadap nilai-nilai kebangsaan dan keindonesiaan secara konstruktif dan positif.
"Syarifudin Tippe adalah sosok yang paling istikamah atau konsisten terhadap nilai-nilai kebangsaan dan keindonesiaan secara konstruktif dan positif," tegasnya.
"Bagi saya, siapa yang bisa memberikan kontribusi positif dan konstruktif kepada bangsa, itu yang layak memimpin institusi kenegaraan. Tidak perlu dipersoalkan etnik dan agama itu sudah selesai,” pungkasnya.
