Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Jelaskan Persoalan RUU KKS

Revisi UU KPK itu dinilai akan memperlemah KPK sebagai badan independen pemberantas korupsi.

Penulis: Grid Network
zoom-in Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Jelaskan Persoalan RUU KKS
DPR RI
Diskusi Publik dan Simposium Nasional Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS), di Jakarta, Senin (12/8). 

TRIBUNNEWS.COM - Baru-baru ini publik sedang dihebohkan dengan revisi UU KPK.

Revisi UU KPK itu dinilai akan memperlemah KPK sebagai badan independen pemberantas korupsi.

Selain itu, publik juga menyorot beberapa pasal 'ngawur' dalam RUU KUHP.

Salah satunya adalah Pasal 279 ayat 2 yang menyebut 'Setiap orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II (Rp 10 juta)'.

Hal ini pun mendorong mahasiswa untuk tidak tinggal diam.

Maka dari itu, ribuan aliansi mahasiswa di berbagai kota di Indonesia melakukan aksi demo penolakan Revisi UU KPK dan RUU KUHP pada 23-24 September 2019.

Namun, seolah luput dari perhatian massa, sebenarnya masih ada satu RUU lagi yang perlu disoroti karena keberadaannya dianggap akan mengancam privasi individu.

Berita Rekomendasi

Lanjut ke Halaman Berikutnya

Sumber: Grid.ID
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas