TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan komitmen TNI untuk ikut mengamankan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu 2019 pada 20 Oktober 2019 mendatang.

Hal itu disampaikannya usai meresmikan pembentukan Kogabwilhan (Komando Gabungan Wilayah Pertahanan) di Skadron 17 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (27/9/2019) pagi.

Bahkan Panglima TNI tak segan menyatakan siapapun yang berniat menggagalkan pelantikan presiden akan berhadapan dengan TNI.

“Siapapun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, dan tidak baik, termasuk berupaya menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden hasil Pemilu akan berhadapan dengan TNI,” ungkap Panglima TNI secara lantang.

Pernyataan itu disampaikan Panglima TNI bersama satuan-satuan di tiga matra TNI.

Baca: Mahasiswa Kendari Tewas Saat Demo, PB PMII Desak Kapolri Copot Kapolda Sultra

Baca: Sebut Ada Gerakan Gelombang Baru, Wiranto: Bangun Ketidakpercayaan Ke Pemerintah yang Sah

Sebelumnya Menko Polhukam Wiranto mengatakan aksi unjuk rasa mahasiswa dan pelajar di Gedung DPR RI yang dimulai secara elegan serta damai berangsur diambil alih sekelompok orang yang bertujuan menciptakan kerusuhan.

Wiranto menegaskan bahwa aksi unjuk rasa akan diubah menjadi gelombang baru dengan tujuan menduduki Gedung DPR RI sampai menggagalkan pelantikan anggota DPR RI periode 2019-2024 yang akan berlangsung 1 Oktober 2019 mendatang.

Bahkan lebih lanjut, menurut Wiranto gelombang baru ini akan dimanfaatkan sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab untuk menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2019 mendatang.

“Kami mengapresiasi gerakan mahasiswa yang bernuansa mengkoreksi rancangan undang-undang oleh pemerintah dan DPR RI. Tapi sayang gerakan mahasiswa yang elegan itu pada malam hari diambil alih oleh perusuh dengan melawan petugas.”

“Dan sudah cukup bukti bahwa gerakan yang ambil alih demonstrasi mahasiswa itu bertujuan untuk menduduki Gedung DPR RI hingga mengganggu kerja anggota dewan termasuk menggagalkan pelantikan anggota DPR baru. Lebih lanjut tujuannya adalah menggagalkan pelantikan presiden,” ungkap Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2019).

jangan terhasut

Menko Polhukam Wiranto mengatakan gerakan unjuk rasa mahasiswa dan pelajar dalam dua hari terakhir ini dimanfaatkan suatu oknum untuk menyerang secara membabi buta aparat yang menjaga Kompleks Parlemen.

Menurut Wiranto, setelah berhasil menghasut pelajar untuk menyerang aparat di sekitar Gedung DPR kemarin, penunggang gelap itu akan mencoba menghasut kelompok masyarakat lainnya.

“Seperti kita ketahui demo mahasiswa yang tadinya elegan kemudian diambil alih oleh perusuh untuk serang aparat. Setelah berhasil menghasut pelajar kemarin, kita harus waspada gelombang gerakan seperti itu akan melibatkan kelompok Islam garis keras dan juga suporter sepak bola.”

Baca: Polda Metro Jaya Imbau Media Tidak Viralkan Info yang Belum Dikonfirmasi

“Kemudian buruh, tukang ojek, dan paramedis juga jangan mau dihasut untuk dilibatkan dalam gerakan itu. Sekarang paramedis sudah menjadi sasaran penyesatan-penyesatan,” ungkap Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2019).

Mantan Panglima TNI itu menjelaskan bahwa kini tenaga medis mulai disesatkan dengan informasi bahwa dalam salah rancangan undang-undang ada poin yang menyebut jika paramedis salah mengambil keputusan dalam melakukan pertolongan kepada pasien akan didenda Rp 1 juta.

Wiranto menegaskan bahwa informasi itu menyesatkan dan tak ada sama sekali.

“Tenaga medis kita sudah diberikan informasi yang menyesatkan seperti itu, padahal sama sekali tidak ada. Jadi kita ingatkan bahwa paramedis jangan sampai mengikuto provokasi seperti itu,” pungkasnya.

Menurut Wiranto oknum yang tak bertanggung jawab akan berusaha menghasut masyarakat untuk terus melakukan aksi unjuk rasa yang rusuh hingga mengganggu pelantikan anggota DPR RI baru dan presiden serta wakil presiden terpilih pada Oktober 2019 mendatang.

Ia menjelaskan bahwa perusuh diinstruksikan untuk memancing aparat agar bertindak makin keras hingga menimbulkan korban.

Jika sudah timbul korban maka akan muncul gerakan lebih besar untuk menyalahkan aparat dan menciptakan ketidakpercayaan pada pemerintahan yang sah.

Dalam acara yang sama Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan kerusuhan dua hari belakangan memiliki pola sama dengan kerusuhan pada 21-23 Mei 2019 lalu yang menuntut hasil Pemilu 2019.

“Peristiwa kemarin mirip dengan kejadian 21-23 Mei 2019, pagi sampai sore tenang, kemudian ada massa yang menyerang aparat dari sore hingga malam. Sama-sama sudah ada yang atur,” pungkas Kapolri.

Gelombang baru

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto membahas soal demonstrasi yang terjadi di sekitaran DPR RI.

Tak cuma itu, Wiranto juga blak-blakan menyebut ada gerakan gelombang baru dibalik demonstrasi tersebut.

Hal itu disampaikan Wiranto saat jumpa pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, pada Kamis (26/9/2019).

TONTON JUGA

Mulanya Wiranto mengatakan saat menangani kericuhan yang terjadi setelah demonstrasi, aparat keamanan tak lagi berhadapan dengan para massa aksi.

Wiranto menilai kericuhan yang terjadi di malam hari adalah ulah perusuh.

"Aparat tak lagi menghadapi demonstrasi, tapi menghadapi perusuh," ucap Wiranto, dikutip TribunJakarta.com dari Kompas TV.

• Komentari Pasal Soal Unggas di RUU KUHP, Hotman Paris Heran: Petani Harus Pasang CCTV di Kaki Ayam

Wiranto menjelaskan para perusuh tersebut memiliki tujuan akhir untuk mengagalkan pelantikan anggota DPR RI dan presiden Jokowi di Oktober mendatang.

Ia kemudian mengaku mendapatkan informasi soal adanya gerakan gelombang baru.

BACA SELENGKAPNYA >>>