Ray Rangkuti: Polisi Represif, Mahasiswa Semakin Tidak Takut
Presiden Jokowi mengaku sudah mengingatkan Kapolri agar anggotanya tidak bersifat represif saat mengamankan aksi demo.
Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aksi mahasiwa yang berjuang menolak UU KPK dan RKUHP di sejumlah daerah menelan korban jiwa.
Dua mahasiswa Universitas Halo Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) Randy (21) dan Muhammad Yusuf Kardawi (19) meninggal dunia.
Keduanya ikut dalam demonstrasi di depan kantor DPRD Sultra.
Baca: Massa Mujahid 212 Serukan Yel-Yel Minta Jokowi Mundur
Baca: Orator Mujahid 212: Pulangkan Habib Rizieq
Menyikapi hal ini, Presiden Jokowi mengaku sudah mengingatkan Kapolri agar anggotanya tidak bersifat represif saat mengamankan aksi demo.
Bahkan Jokowi meminta ada investigasi terkait tewasnya kedua mahasiswa itu.
Ray Rangkuti Tokoh Mahasiswa UIN Jakarta 1998 yang juga Aktivis Demokrasi ingin mengingatkan kepolisian agar tidak represif kepada para mahasiswa.
"Jadi saya mau katakan ke bapak Polisi, kalau dilihat sejarah aktivis mahasiswa, mereka makin direpresif malah makin tidak takut, apalagi ditangkap," ujarnya, Sabtu (28/9/2019) dalam sebuah diskusi bertema "Membaca Gerakan Kaum Muda Milenial" di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/9/2019).
Ray Rangkuti melanjutkan mungkin dalam beberapa hari ini gerakan mahasiswa terlihat tenang dan cenderung diam.
Namun, wajib diwaspadai juga mereka bakal kembali turun ke jalan melihat kawan mereka menjadi korban.
"Mereka (mahasiswa) diam bukan berarti tidak bisa digerakkan. Kalau ada yang pelik, mereka pasti melawan. Terlebih situasi saat ini, seluruh tindakan represif bisa direkam. Publik termasuk ibu-ibu juga marah kalau ada represif," tambahnya.
Usut Tuntas
PDI Perjuangan meminta pihak kepolisian mengusut tuntas terkait tewasnya 2 mahasiswa di Kendari, Sultra saat mengikuti aksi unjuk rasa menentang RUU kontroversial pada Kamis (26/9/2019) lalu.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pihak kepolisian harus mengusut kasus itu dengan prosedur hukum yang benar.
"Kami mengharapkan hal tersebut dituntut dengan tuntas, diselesaikan dengan prosedur hukum," ujar Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/9/2019).
