Pernyataan Politik Permadi Dikritik, Dituding Adu Domba TNI untuk Gagalkan Pelantikan Presiden
Frans menyoroti pernyataan Permadi yang menyatakan akan melakukan ‘people power’ dan sudah ada purnawirawan TNI yang mengurus soal itu.
Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Generasi Optimis Indonesia, Frans Meroga mengkritik secara keras pernyataan politik politisi senior Partai Gerindra, Permadi yang mendukung penurunan Presiden Joko Widodo sebelum pelantikan tanggal 20 Oktober 2019 mendatang.
Sebelumnya pada Sabtu (28/9/2019) kemarin Permadi menggelar pertemuan tertutup dengan mantan Danjen Kopassus Soenarko dan tokoh Persaudaraan Alumni 212 Al Khaththath di kediamannya di Jalan Pengadegan Barat Nomor 41, Jakarta Selatan.
Frans menyoroti pernyataan Permadi yang menyatakan akan melakukan ‘people power’ dan sudah ada purnawirawan TNI yang mengurus soal itu.
“Itu maksudnya apa? Mengatakan ‘people power’ saja sudah memperkeruh suasana. Mau adu domba TNI? Kopassus dan Marinir adalah pasukan elit yang bertugas menjaga kedaulatan negara, bukan digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah,” ungkap Frans Meroga di Jakarta, Minggu (29/9/2019).
Baca: Hari Ini BEM Seluruh Indonesia Siapkan Demo Akbar Tolak Revisi UU KPK
Frans juga mengkiritik pernyataan Permadi yang membawa nama Presiden Soekarno untuk menjatuhkan Presiden Jokowi.
“Kami minta jangan gunakan nama Bung Karno untuk menjatuhkan Presiden Jokowi, apa yang dilakukan Jokowi justru selaras dengan cita-cita Bung Karno seperti membebaskan sumber daya alam Indonesia dari korporasi asing di bidang minyak dan gas serta minerba.”
Baca: Fahri Hamzah: Jokowi Bisa Jatuh di Tengah Jalan Kalau Pilih Kabinet Isi Pembebek dan ABS
“Presiden Jokowi justru ingin membebaskan Indonesia dari objek kolonialisme versi baru,” tegasnya.
Frans pun meminta Permadi untuk tidak melanjutkan niatnya untuk melengserkan Presiden Jokowi karena berpotensi memecah belah anak bangsa dan kemudian dimanfaatkan serta diintervensi kepentingan asing atau pihak-pihak tertentu yang ingin mengeruk kekayaan bangsa.
Baca: Uya Kuya Dibikin Blingsatan oleh Aksi Prank Anaknya, Membakar Sepatu Mahal Seharga Rp 200 Juta
“Jangan sampai gerakan mahasiswa yang awalnya untuk menolak sejumlah RUU itu kemudian berubah menjadi usaha untuk melengserkan pemerintahan yang sah karena provokasi Permadi,” pungkasnya.
Sebelumnya kepada wartawan, Permadi menjelaskan pertemuannya dengan Soenarko dan Al Khaththath untuk berbagi tugas menggerakkan people power.
“Tadi ada mantan Danjen Kopassus, Danjen Marinir, dan lain-lain yang mengurus tentara, biar mereka yang urus. Pak Harto (purnawirawan Soeharto) yang menguru AL dan Marinir, Pak Soenarko yang urus AD dan Kopassus,” ujar Permadi saat itu.
Permadi kemudian menilai aksi mahasiswa saat ini memiliki nilai tuntutan yang terlalu lemah untuk menurunkan presiden saat ini, yaitu menolak sejumlah RUU.
Sementara itu Wakil Ketua Umum Gerindra, Andre Rosiade menolak pernyataan Permadi itu sebagai pendapat partai.
Andre menegaskan Gerindra mendukung penuh pelantikan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin.
“Pak Jokowi dan Ma’ruf Amin merupakan pilihan rakyat dan akan dilantik pada 20 Oktober 2019 mendatang. Harus kita terima dan kita dukung,” tegas Andre, Minggu (29/9/2019).
Andre menegaskan sekali lagi bahwa pernyataan Permadi adalah pernyataan pribadi dan tak mewakili partai.