TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio menyatakan, dirinya sudah memprediksi, Rapat Paripurna pengesahan jadwal acara sidang pemilihan pimpinan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) bakal diwarnai tarikan kepentingan politik dan akan berlangsung alot.

Terbukti, pada rapat paripurna pengesahan jadwal acara sidang pemilihan pimpinan MPR RI yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019) diwarnai interupsi dari berbagai fraksi partai politik di DPR RI.

Tarik menarik serta lobi-lobi politik menurutnya akan berlangsung intens jelang sidang pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MPR RI yang rencana digelar besok, Kamis (3/10/2019).

Beragam sanggahan disampaikan fraksi partai politik untuk mengusung wakilnya maju sebagai Ketua dan Wakil Ketua MPR RI periode 2019-2024.

"Ini sudah saya prediksi sejak lama, karena begitu masuk periode kedua pemerintahan Jokowi, masing-masing Partai Politik akan mencari panggungnya sendiri-sendiri untuk menyelamatkan panggung mereka nanti di tahun 2024," ungkap Hendri Satrio.

Baca: Sempat Bersitegang, Grup Sriwijaya dan Garuda Indonesia, Akhirnya Lanjutkan Kerja Sama

"Makanya jangan heran kalau kemudian masing-masing partai politik, ketua-ketuanya juga bermanuver untuk mendapatkan jabatan publik, supaya mereka tetap terlihat di atas," kata dia.

Peran legislatif yang senyata berfungsi sebagai pengawas eksekutif justru memudar.

Baca: Bikin Jepang Marah, Korea Utara Diduga Tembakkan Rudal Balistik dari Kapal Selam

Bukan tanpa sebab, para legislator yang bertanggung jawab dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan pro rakyat justru kerap kali bertemu dengan presiden.

"Kalau kemudian sistem pengawasan justru yang mengawasi adalah pendukung partai politik yang kemudian berada di jaringan koalisi pemerintah, bahkan sering sekali bertemu dengan presiden untuk mendiskusikan hal-hal lobi-lobi politik, ya apa yang mau diawasi, gitu kan," ungkap Hendri.

Namun dia meyakinkan masih ada harapan yang bisa ditumpukan pada perwakilan partai oposisi pemerintah, seperti Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk mengisi kursi Ketua MPR agarperan pengawasan terhadap kinerja tetap berjalan, bukan sebaliknya.

"Ya bolehlah kita masih tetap berharap kan. Nanti kita lihat di tahun ketiga, kalau kita belajar dari SBY, tahun ketiga, itu biasanya kocar-kacir partai politik. Di situ kita baru bisa melihat apa pun yang dihajatkan oleh pak Jokowi akan dikritik oleh DPR. Kenapa? Panggung lagi-lagi. Semakin mengkritik pemerintah, semakin mengkritik pak Jokowi, panggungnya makin kelihatan," tambahnya.

Manuver Elit

Manuver para elit politik itu terlihat dari penunjukkan Puan Maharani mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia periode 2019-2024.

Posisinya menggeser Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang berasal dari Partai Golkar sebagai calon Ketua MPR RI periode 2019-2024.

Dukungan partai koalisi kepada Bamsoet untuk menduduki kursi Ketua MPR RI semakin menguat dalam parlemen. Hal tersebut diduga berkaitan dengan kepentingan pembentukan Menteri kabinet kerja jilid 3 pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Sehingga, tidak hanya ditunjuk sebagai pimpinan MPR, peluang partai oposisi untuk menjadi anggota MPR RI pun semakin tertutup rapat.

"Rakyat melihat para elit politik kemudian bagi-bagi kursi sendiri, nah itulah yang terjadi saat ini. Miris nggak? ya miris, tapi mau diapain lagi, karena mereka semua memiliki pragmatisme politik untuk 2024," ujarnya.

Apakah fenomena tersebut wajar? Hendri Satrio menilai wajar karena memang politik ujungnya kepentingan dan kekuasaan makanya mereka mempersiapkan diri dari sekarang.

"Rugi buat rakyat? Ya rugi," tegasnya.