Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pelantikan Anggota Dewan

Partai Koalisi Saling Berebut Kursi, Hilang Sudah Fungsi Legislatif di DPR

Beragam sanggahan disampaikan fraksi partai politik untuk mengusung wakilnya maju sebagai Ketua dan Wakil Ketua MPR RI periode 2019-2024.

Partai Koalisi Saling Berebut Kursi, Hilang Sudah Fungsi Legislatif di DPR
Tribunnews/JEPRIMA
Puan Maharani resmi menjadi Ketua DPR periode 2019-2024 yang ditetapkan dalam rapat paripurna perdana DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2019). Pada rapat tersebut sekaligus menentukan ketua dan wakil ketua DPR RI diantaranya Puan Maharani dari PDIP sebagai Ketua DPR RI, Azis syamsuddin dari Golkar sebagai Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco dari Gerindra sebagai Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel dari NasDem sebagai Wakil Ketua DPR RI, A Muhaimin Iskandar dari PKB sebagai Wakil Ketua DPR RI. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio menyatakan, dirinya sudah memprediksi, Rapat Paripurna pengesahan jadwal acara sidang pemilihan pimpinan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) bakal diwarnai tarikan kepentingan politik dan akan berlangsung alot.

Terbukti, pada rapat paripurna pengesahan jadwal acara sidang pemilihan pimpinan MPR RI yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019) diwarnai interupsi dari berbagai fraksi partai politik di DPR RI.

Tarik menarik serta lobi-lobi politik menurutnya akan berlangsung intens jelang sidang pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MPR RI yang rencana digelar besok, Kamis (3/10/2019).

Beragam sanggahan disampaikan fraksi partai politik untuk mengusung wakilnya maju sebagai Ketua dan Wakil Ketua MPR RI periode 2019-2024.

"Ini sudah saya prediksi sejak lama, karena begitu masuk periode kedua pemerintahan Jokowi, masing-masing Partai Politik akan mencari panggungnya sendiri-sendiri untuk menyelamatkan panggung mereka nanti di tahun 2024," ungkap Hendri Satrio.

Baca: Sempat Bersitegang, Grup Sriwijaya dan Garuda Indonesia, Akhirnya Lanjutkan Kerja Sama

"Makanya jangan heran kalau kemudian masing-masing partai politik, ketua-ketuanya juga bermanuver untuk mendapatkan jabatan publik, supaya mereka tetap terlihat di atas," kata dia.

Peran legislatif yang senyata berfungsi sebagai pengawas eksekutif justru memudar.

Baca: Bikin Jepang Marah, Korea Utara Diduga Tembakkan Rudal Balistik dari Kapal Selam

Bukan tanpa sebab, para legislator yang bertanggung jawab dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan pro rakyat justru kerap kali bertemu dengan presiden.

"Kalau kemudian sistem pengawasan justru yang mengawasi adalah pendukung partai politik yang kemudian berada di jaringan koalisi pemerintah, bahkan sering sekali bertemu dengan presiden untuk mendiskusikan hal-hal lobi-lobi politik, ya apa yang mau diawasi, gitu kan," ungkap Hendri.

Namun dia meyakinkan masih ada harapan yang bisa ditumpukan pada perwakilan partai oposisi pemerintah, seperti Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk mengisi kursi Ketua MPR agarperan pengawasan terhadap kinerja tetap berjalan, bukan sebaliknya.

Halaman
12
Editor: Choirul Arifin
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas