Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA--Badan Intelijen Negara (BIN) tidak melihat ada indikasi gangguan serius yang diperkirakan akan terjadi pada pelantikan presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) dan wakil presiden terpilih, Maruf Amin pada 20 Oktober mendatang.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Purwanto ketika berbincang-bincang dengan Tribunnews.com, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Unjuk rasa pun, menurut Jubir BIN ini masih akan ada dalam skala kecil.

"Insya Allah under control, terukur. Demo, aromanya mulai mengecil. Tidak ada indikasi yang menunjukkan akan ada gangguan yang berarti," ujar Wawan Purwanto.

Wawan Purwanto melanjutkan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden.

Meskipun kata dia, di media sosial masih ada ajakan-ajakan gerakan untuk melakukan aksi demonstrasi jelang pelantikan 20 Oktober.

Tapi sejauh ini aparat masih mampu mengendalikan aksi yang dia perkirakan tidak akan lebih banyak dibanding sebelum pelantikan anggota DPR RI, DPD RI, dan MPR RI.

"Kita tetap akan dekati simpul-simpulnya. Kita terus lakukan literasi agar mereka menjaga diri dari penyusup. Jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan," jelasnya.

Sebelumnya Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pelantikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai presiden 2019-2024 tetap dilakukan pada 20 Oktober 2019.

Pramono menyebut Jokowi adalah orang yang paham tata negara.

Sebabnya pelantikan tetap mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Karena periodisasi DPR dan periodisasi itu sudah fix lima tahunan. Enggak boleh maju sehari, enggak boleh mundur sehari," ujarnya.

Isu Jokowi minta pelantikannya dipercepat pertama kali dilontarkan oleh Ketua Umum Pro-Jokowi, Budi Arie Setiadi.

Terkait hal itu, Menteri Seskab menegaskan, pernyataan Budi itu tidak mewakili istana.

"Yang menyampaikan, kan, bukan dari Istana tapi dari yang mendengar-mendengar," tegasnya.