Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Revisi UU KPK

PDIP: KPK Masih OTT Tandanya Tidak Ada Kekosongan Hukum

Bambang Pacul tidak setuju apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK.

PDIP: KPK Masih OTT Tandanya Tidak Ada Kekosongan Hukum
Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto. 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul tidak setuju apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK.

Menurutnya sesuai konstitusi, apabila sebuah rancangan undang-undang telah disahkan menjadi undang-undang, cara yang bisa ditempuh adalah uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) .

"Kalau UU sudah diketok, RUU sudah diketok, nggak ada cara, (selain) ikut konstitusional law kita, kalau nggak sepakat, judicial review," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Baca: Usut Kasus Tertembaknya Mahasiswa di Kendari, Polri Lakukan Uji Proyektil ke Belanda dan Australia

Menurut Bambang, konstitusi sebenarnya juga menyediakan ruang lainnya untuk membatalkan revisi Undang-undang, yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang diterbitkan presiden dengan persetujuan DPR.

Hanya saja, terdapat sejumlah syarat untuk menerbitkan Perppu.

Diantaranya yakni adanya kekosongan hukum dan kondisi genting.

Saat ini kedua syarat tersebut tidak terpenuhi.

Baca: Video Klarifikasinya Soal Obat Nyamuk Jadi Viral, Barbie Kumalasari Kembali Beri Respon Santai

"Pak kegentingan memaksa itu subyektif Presiden? Mohon maaf, kalau kegentingan itu semua orang kerasa. Lalu Kekosongan hukum, kekosongan hukum ono ora? Pimpinan isih limo (masih 5), itu masih OTT. Nggak ada kekosongan hukum, what? jadi engga ada alternatif lain kecuali judicial review (uji materi)," katanya.

Menurut Bambang konstitusi harus tegak di Indonesia.

Baca: 5 Fakta Kondisi Irish Bella Sebelum Bayi Kembar Meninggal Dunia, Dirawat Seminggu & Sempat Operasi

Halaman
1234
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...

Berita Terkait :#Revisi UU KPK

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas