TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Partai Golkar mengatakan tidak perlu ada kekhawatiran akan menimbulkan adanya oligarki politik karena pucuk pimpinan DPR, MPR dan DPD dikuasai pro Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin.

"Tidak perlu ada kekhawatiran akan menimbulkan adanya oligarki politik," ujar Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily kepada Tribunnews.com, Senin (7/10/2019).

Sekalipun dalam pemerintahan ini, pimpinan parlemen dipegang koalisi pemerintahan Jokowi, dia pastikan, peran dan fungsi check and balances tetap akan terjaga dengan baik.

"Kami yakin para anggota DPR akan tetap kritis terhadap pemerintah dalam hal kinerjanya," tegasnya.

Karena para Anggota DPR pada saatnya akan tetap mengawasi kinerja para pembantu Presiden dengan sebaik-baiknya.

Sikap kritis DPR tentu dimaksudkan untuk menjalankan fungsi pengawasannya dan semata-mata ditunjukan agar para pembantu Presiden atau para Menterinya ke depan lebih produktif sesuai dengan visi dan misi Presiden Jokowi.

Baca: Reformasi Militer Dinilai Telah Tuntas Sejak 2014

"Sekalipun dalam internal Koalisi Indonesia kerja (KIK) solid, namun soal sikap politik, kami tetap memiliki independensi dalam pengambilan kebijakan. Yang kami kedepankan adalah kepentingan bangsa dan negara," kata mantan Jubir TKN Jokowi-Maruf ini.

Pengamat: Jangan Coba-coba DPR Hanya Sebagai Tukang Stempel Pemerintah

Pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), I Made Leo Wiratma menilai tak masalah soal kursi pimpinan parlemen di Senayan, mulai dari DPR hingga MPR didominasi partai-partai koalisi pendukung pemerintah.

Yang penting, kata dia, sejauh mana para pimpinan itu mampu mengarahkan agar lembaga yang dipimpinnya bekerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing.

"Jadi biarpun kursi-kursi pimpinan parlemen didominasi parpol koalisi pemerintah tidak dibenarkan bertentangan dengan tupoksi," ujarnya kepada Tribunnews.com, Jumat (4/10/2019).

Karena itu DPR harus tetap sebagai lembaga legislatif menjadi bagian checks and balances dengan eksekutif atau Pemerintah.

Sebab pelaksanaan fungsi pokok DPR yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan adalah dalam kerangka representasi rakyat.

Karena itu, imbuh dia, jika Pemerintah di dalam melaksanakan kepemerintahannya yang tidak pro rakyat adalah tugas DPR untuk mengkritisinya.

Sebaliknya bila Pemerintah sudah menjalankan tugasnya sesuai kepentingan rakyat maka DPR juga harus mendukungnya.

"Jadi DPR jangan coba-coba hanya sebagai tukang stempel Pemerintah jika tidak mau diprotes rakyat yang diwakilinya," tegasnya.

"Makanya sebenarnya tidak ada oposisi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Namun koalisi non pemerintah biasanya lebih kritis sehingga sering disebut menjalankan fungsi oposisi," jelasnya.