Tjahjo Kumolo Minta Dirjen Pemasyarakatan Tingkatkan Keamanan di Lapas Jelang Pelantikan Presiden
Menurut Tjahjo Kumolo, perlu dilakukan dengan tujuan meningkatkan keamanan di lapas supaya tidak ada gejolak jelang pelantikan presiden
Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksana tugas (Plt) Menteri Hukum dan HAM Tjahjo Kumolo meminta Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham untuk berkonsolidasi dengan kepala lembaga pemasyarakatan (lapas) seluruh Indonesia.
Hal itu, menurut Tjahjo Kumolo, perlu dilakukan dengan tujuan meningkatkan keamanan di lapas supaya tidak ada gejolak jelang pelantikan presiden pada 20 Oktober 2019 mendatang.
Baca: Menteri Siti Nurbaya Mendadak Ditelfon Jokowi
Karena, menurut Tjahjo Kumolo, jika terjadi gejolak di suatu lapas akan sedikit banyak mengganggu stabilitas nasional jelang pelantikan yang tinggal menghitung hari.
“Kami minta Dirjen Pemasyarakatan untuk berkonsolidasi dengan lapas-lapas supaya kondisi di sana aman paling tidak sampai pelantikan presiden. Jangan sampai ada gejolak, ada tahanan yang melarikan diri atau kebakaran karena sedikit banyak akan mengganggu stabilitas nasional,” ungkap Tjahjo usai memimpin apel pagi di Kantor Kemenkumham, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2019).
Selain dengan mengamankan lapas, Tjahjo Kumolo juga meminta Kemenkumham untuk tidak mengambil kebijakan strategis terlebih dahulu sebagai bentuk keikutsertaan menjaga stabilitas nasional jelang pelantikan presiden.
Baca: Pemilik PT Borneo Lumbung Energi & Metal Samin Tan kembali Dipanggil KPK
Dalam masa jabatannya yang singkat sebagai Plt Menkumham, Tjahjo Kumolo juga meminta jajaran Kemenkumham untuk fokus menyelesaikan program-program yang sudah dicanangkan serta mengoptimalisasikan anggaran tahun 2019.
“Dan dalam apel pagi tadi saya mengimbau jajaran Kemenkumham agar membangun kerja sama yang baik, memberikan pelayanan umum secara baik, akuntabel, dan setiap keputusan yang diambil harus sesuai aturan yang berlaku. Hati-hati juga dengan area rawan korupsi seperti perencanaan anggaran, belanja barang dan jasa serta jabatan,” pungkas Tjahjo Kumolo.