TRIBUNNEWS.COM, PAPUA -  Tokoh masyarakat Papua Nugini (PNG) di perbatasan dengan Indonesia, Ray Tanji, menolak kehadiran para separatis Papua Merdeka di wilayahnya.

Dia meminta aparat berwenang untuk memulangkan mereka ke Jayapura.

Dalam wawancara dengan program radio ABC Pacific Beat, Ray Tanji menyatakan kehadiran elemen gerakan Papua Merdeka di PNG telah menimbulkan banyak masalah bagi warga perbatasan.

"Saya minta Pemerintah Papua Nugini untuk menyingkirkan orang-orang ini dari Vanimo, karena merekalah yang menimbulkan masalah di perbatasan selama ini," ujarnya.

Baca: 4 Warga Australia Dideportasi Karena Ikut Demo Tuntut Papua Merdeka di Sorong

Baca: Pengungsi: Saya Lihat Pelaku Kerusuhan Wamena Tua-tua dan Berjenggot, Mana Ada Mahasiswa Begitu?

Tanji merupakan tokoh masyarakat di Wutung, Vanimo, Propinsi West Sepik yang berbatasan langsung dengan distrik Skouw, Jayapura, Indonesia.

Tanji meminta aparat PNG untuk menyelidiki kehadiran dan aktivitas elemen separatis Papua Merdeka demi menjaga keamanan warga setempat.

Menurut dia, warga masyarakat PNG di perbatasan telah menderita akibat ulah para pejuang separatis tersebut.

"Pemerintah PNG hanya perlu melakukan satu hal, pulangkan mereka ke wilayahnya sendiri, yaitu ke Jayapura," ucap Ray Tanji.

Pada 1 Oktober lalu, dilaporkan adanya kontak senjata antara aparat militer RI dan elemen yang terkait dengan gerakan Papua Merdeka.

Akibat peristiwa itu, pihak berwenang langsung menutup akses perbatasan Indonesia - PNG di Skouw-Wutung, Distrik Muara Tami, Jayapura.

Menurut laporan kantor berita Antara, penutupan perbatasan dibenarkan oleh Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI-PNG dari Yonif 713/ST Mayor Inf Dony Gredinand.

Menurut dia, bunyi tembakan terdengar beberapa kali pada Pukul 06.00 WIT menyebabkan kekhawatiran di kalangan warga perbatasan.

Mayor Dony juga membantah adanya aparat keamanan RI yang terkena tembakan, sebagaimana disebutkan dalam laporan yang belum terkonfirmasi bahwa ada dua prajurit RI yang terluka.

"Tidak ada yang kena tembakan atau lainnya, warga di perbatasan aman semua," ujar Mayor Dony.

Secara terpisah Komandan Kepolisian Propinsi West Sepik PNG Moses Ibsagi menjelaskan kepada ABC bahwa pihaknya belum pernah mendengar adanya aktivitas elemen Papua Merdeka di wilayah itu.

"Hal ini baru saya dengar. Tim saya sudah ke sana dan menemukan bahwa kontak senjata itu terjadi di dalam wilayah Indonesia, bukan di wilayah PNG," kata Ibsagi.

Dia menjelaskan bahwa warga PNG untuk sementara diminta tidak mengunjungi perbatasan karena pertimbangan keamanan.

"Kami minta para warga untuk jangan menyeberang perbatasan untuk sementara sampai situasi membaik," katanya.

Sementara itu, pada Jumat (4/10/2019) pekan lalu, warga Wutung sepakat mengajukan petisi kepada Pemerintah PNG untuk merelokasi para pengungsi asal Papua yang kini bermukim di Wutung dan wilayah lain di pesisir barat Vanimo.

Petisi ini, katanya, dimaksudkan untuk mengatasi risiko keamanan bagi para pengungsi dan warga setempat di perbatasan.

Pemuka masyarakat setempat menyatakan selama masih ada pengungsi di wilayah itu, maka warga setempat tetap rawan untuk mendapat serangan dari aparat.

Sekolah-sekolah diliburkan dan angkutan umum diminta untuk tidak mengambil penumpang PNG yang akan berangkat ke Pasar Batas yang terletak di wilayah RI.

Warga melaporkan kontak senjata antara militer RI dan pejuang separatis tersebut terjadi di sekitar Pasar Batas.

Kelompok yang menamakan dirinya West Papuan Revolutionary Army (WPRA) mengaku bertanggung jawab atas kontak senjata tersebut.

Selama ini aktivitas menyeberang perbatasan baik melalui darat maupun laut terjadi di sekitar pesisir utara PNG di dekat Jayapura.

Dalam situasi normal, sedikitnya 100 warga PNG masuk ke Jayapura dan mengalami peningkatan pesat pada hari pasar di distrik Skouw dekat perbatasan.