Kata Sufmi Dasco soal Gerindra Tak Dapat Kursi Peninggalan Fadli Zon di Pimpinan DPR
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan pembagian jabatan Wakil Ketua DPR RI itu dilakukan berdasarkan perolehan kursi
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tidak mendapat kursi Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan, yang sebelumnya dijabat rekannya, Fadli Zon.
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan pembagian jabatan Wakil Ketua DPR RI itu dilakukan berdasarkan perolehan kursi.
Baca: Hotman Paris Minta DPR Revisi Aturan soal Sistem Peradilan di KPPU
"Waktu jaman pak Fadli Zon dulu, itu Koalisi Merah Putih. Pembagiannya berdasarkan musyawarah mufakat. Sementara sekarang ini, kita berpatokan pada perhitungan Sainte Lague. Pemenang pertama mengambil pertama, kedua, ketiga dan seterusnya," ujar Sufmi Dasco Ahmad kepada Tribunnews.com, Selasa (8/10/2019).
Sebagai partai ketiga terbanyak kursi di DPR, kata dia, Gerindra memilih bidang ekonomi dan keuangan.

Sementara Golkar, sebagai pemenang kedua, mengambil bidang politik, hukum dan keamanan.
Baca: NasDem Bakal Kirim Tim Advokasi Urus Konflik Lahan di Simalungun
Menurut dia, Gerindra tidak mempersoalkan tidak kembali memegang bidang politik, hukum dan keamanan.
"saya rasa tidak ada masalah bagi kita. Itu hanya mengkordinir bidang-bidang. Dan semua pimpinan DPR itu sifatnya kolektif kolegial," jelasnya.
Susunan Pos Pembidangan Pimpinan DPR RI 2019-2024

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menetapkan pos pembidangan yang akan diisi mereka selama lima tahun ke depan.
Seluruh pimpinan DPR RI nantinya akan membidangi pos khusus.
Baca: Puan Maharani Jamin DPR Kritisi Kebijakan Pemerintah
Demikian disampaikan oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani saat jumpa awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/10/2019).
"Kami sudah membicarakan pembidangan yang nanti akan dipikul dan tupoksi yang dijalankan, walaupun keputusan (pimpinan DPR) tetap kolektif kolegial," kata Puan.
Hasilnya, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Golkar Aziz Syamsuddin akan menetapkan bidang politik, hukum dan HAM.