Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ketua DPR RI: Kita Bukan Tukang Stempel Pemerintah

Meskipun ia memahami, ia berasal dari PDI Perjuangan yang juga sebagai partai politik pengusung pemerintah.

Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Ketua DPR RI: Kita Bukan Tukang Stempel Pemerintah
Tribunnews/JEPRIMA
Puan Maharani resmi menjadi Ketua DPR periode 2019-2024 yang ditetapkan dalam rapat paripurna perdana DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2019). Pada rapat tersebut sekaligus menentukan ketua dan wakil ketua DPR RI diantaranya Puan Maharani dari PDIP sebagai Ketua DPR RI, Azis syamsuddin dari Golkar sebagai Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco dari Gerindra sebagai Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel dari NasDem sebagai Wakil Ketua DPR RI, A Muhaimin Iskandar dari PKB sebagai Wakil Ketua DPR RI. Tribunnews/Jeprima 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani memastikan pihaknya akan memberikan kritik yang membangun untuk mengawasi kinerja para eksekutif.

Meskipun ia memahami, ia berasal dari PDI Perjuangan yang juga sebagai partai politik pengusung pemerintah.

"Kalau apa yang dilakukan oleh eksekutif itu tidak sesuai dengan kepentingan rakyat tentu saja DPR yang diwakili oleh partai politik tentu saja boleh memiliki kebijakan. Karena kita kan tugasnya pengawasan," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Dia memastikan, lembaga legislator yang dipimpinnya akan mengawasi kinerja yang dilakukan pemerintah, sehingga tak mengambil kebijakan keliru. Sebaliknya, ia berjanji pihaknya tak hanya sekadar jadi stempel pemerintah.

Baca: Penasihat Hukum Ajukan Eksepsi untuk Advokat yang Aniaya Hakim

"Kita akan mengawasi apa yang dilakukan pemerintah agar tidak melenceng dari arah. Sinergi antara eksekutif dan legislatif akan dilakukan untuk sebanyak-banyaknya. Namun bukan berarti kita jadi tukang stempel (pemerintah) juga," bebernya.

Di sisi lain, kata Puan, pihaknya akan mulai membentuk parlemen yang lebih memberi kritik yang membangun, sehingga disertai solusi yang konkrit.

Berita Rekomendasi

"Saya juga tidak setuju, apa yang dilakukan eksekutif kita setujui tanpa kita ketahui baik buruknya bagi bangsa dan negara. DPR ini akan memberikan pengawasannya, memberikan otokritik dan kritiknya tapi jangan tidak ada solusinya," pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas