TRIBUNNEWS.COM, JAYAPURA - Menkopolhukam Wiranto bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan sejumlah menteri mengunjungi Wamena, Selasa (8/10/2019).

Menkopolhukam mengajak seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Jayawijaya untuk saling memaafkan dan berdamai, dan kembali menjalin kebersamaan untuk membangun Jayawijaya.

Baca: Prabowo Disebut Telah Siapkan Calon Menteri untuk Kabinet Jokowi, Ini Tanggapan Puan Maharani

“Presiden berpesan sekarang mari kita saling memaafkan dan kembali bergandeng tangan merajut kebersamaan membangun Jayawijaya untuk lebih damai dan maju," kata Wiranto dalam keterangan pers yang diterima, Selasa (8/10/2019).

“Sesuai pesan Presiden, kita sekarang saling memaafkan dan mari bergandengan tangan lagi. Hanya dengan merajut kebersamaan kita bisa membangun rasa persatuan dan kesatuan kuat dalam bingkai NKRI,” ujar Wiranto.

Menkopolhukam mengajak warga non Papua untuk tidak lagi eksodus meninggalkan Wamena, karena situasi sudah aman dan kondusif.

“Jaminan keamanan pada seluruh warga negara diberikan melalui penempatan aparat keamanan TNI dan Polri di Jayawijaya. Jadi masyarakat jangan lagi eksodus,” kata dia.

Menkopolhukam mengungkapkan, kedatanganya bersama Panglima, Kapolri serta beberapa menteri, untuk melihat secara langsung kondisi Wamena serta bertemu dengan pimpinan daerah dan pengungsi.

Menpolhukam bersama rombongan menggunakan Pesawat Hercules.

Menteri yang ikut dalam rombongan yakni, Menteri Kesehatan, BUMN dan juga Menteri Sosial.

Rombongan Menkopolhukam kemudian menuju Kodim 1702 Jayawijaya.

Rombongan kemudian menyapa warga di pengungsian.

Aktivis Pembela HAM di Wilayah Pegunungan Tengah Papua Theo Hesegem menilai, kedatangan Menpolhukam dan rombongan ke Jayawijaya dan bertemua dengan pemerintah daerah serta masyarakat, seharusnya mengagendakan dialog.

“Seharusnya pertemuan menggelar dialog antara yang berseteru. Dimana, menghadirkan kedua belah pihak yang berbeda pendapat dan pandangan. Jadi ini hanya tatap muka saja dan tidak memiliki nilai penting,” tegasnya.

Pertemuan rombongan Menkopolhukam dengan pemerintah daerah dan warga masyarakat Jayawijaya di Gedung Aithosa Wamena menurut Theo Hasegem, banyak pihak yang tidak berikan kesempatan untuk berbicara.

“Banyak pihak yang tidak dikasih kesempatan bicara seperti keluarga yang mewakili korban-korban, perwakilan anak dan juga perempuan. Malah yang bicara yang tidak mewakili siapa,” tandas dia.

Semestinya, tokoh penting yang diundang, diantaranya tokoh pembela HAM, Gereja, Perempuan dan anak diberikan kesempatan untuk berbicara.

“Tapi tiga orang yang bicara bukan mewakili siapa-siapa, semua kecewa dengan ini,” ungkapnya.

Ia juga menyayangkan sikap Bupati Jayawijaya yang tak memberikan kesempatan kepada pihak Komnas HAM dan pihak korban untuk berbicara.

“Untuk apa kami diundang, kalau tidak diajak bicara, mestinya Pak bupati tak undang saja,” tukasnya.

Ia juga menyayangkan sikap Menkopolhukam yang tak bersedia berdialog.

“Menkopolhukam jangan anggap maslaah Papua masalah kecil, karena saat peristiwa 23 September sudah ada teriakan merdeka,” tuturnya.

Baca: Gelombang Warga Pendatang yang Eksodus Keluar Papua Disebut Sudah Tak Ada Lagi

Sedangkan Fredy Huby mewakili Suku Mukoko berharap kepada pemerintah untuk memperhatikan semua pihak korban, baik itu non Papua maupun orang asli di Wamena.

“Kalau bisa Panglima dan Kapolri kembali kesini untuk tatap muka dengan para korban secara langsung, agar apa yang disampaikan bisa didengar secara pangsung dan disampaikan kepada Presiden,” harapnya.