TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 119 kepala daerah kini menjadi pasien Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dari 119 kepala daerah yang dijerat KPK, Jawa Barat dan Jawa Timur penyumbang paling banyak, yakni masing-masing 14 kepala daerah.

"Ini data per-7 Oktober 2019," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (9/10/2019).

Berdasarkan catatan KPK, Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara menjadi kepala daerah ke-119 yang dijerat lembaga antirasuah.

Baca: KPK Minta Kepala Daerah Tidak Perlu Takut Jika Tak Korupsi

Baca: KPK Akan Umumkan Hasil Penyidikan Baru Kasus Pencucian Uang Kepala Daerah

Dari total tersebut, 47 di antaranya dijerat lewat operasi tangkap tangan (OTT).

"Dari 119 orang kepala daerah yang diproses KPK, 47 diantaranya dari kegiatan tangkap tangan atau hanya 39,4 persen," kata Febri.

Berikut daftar provinsi asal 119 kepala daerah yang dijerat KPK:

1. Aceh 4 kepala daerah

2. Bengkulu 3 kepala daerah

3. Sumatera Selatan 7 kepala daerah

4. Sumatera Utara 12 kepala daerah

5. Sumatera Barat 1 kepala daerah

6. Jambi 1 kepala daerah

7. Lampung 4 kepala daerah

8. Riau 6 kepala daerah

9. Kepulauan Riau 4 kepala daerah

10. Banten 4 kepala daerah

11. Jawa Barat 14 kepala daerah

12. Jawa Tengah 10 kepala daerah

13. Jawa Timur 14 kepala daerah

14. Kalimantan Selatan 1 kepala daerah

15. Kalimantan Tengah 2 kepala daerah

16. Kalimantan Timur 5 kepala daerah

17. Kalimantan Barat 1 kepala daerah

18. Sulawesi Selatan 2 kepala daerah

19. Sulawesi Tengah 1 kepala daerah

20. Sulawesi Tenggara 6 kepala daerah

21. Sulawesi Utara 4 kepala daerah

22. Maluku Utara 3 kepala daerah

23. Nusa Tenggara Barat 3 kepala daerah

24. Nusa Tenggara Timur 2 kepala daerah

25. Papua 5 kepala daerah.