Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan mengumumkan sikap politik partainya untuk lima tahun ke depan, Kamis (17/10/2019).

Pengumuman tersebut dilakukan beberapa hari sebelum Joko Widodo (Jokowi) dilantik menjandi presiden untuk periode 2009-2024.

Diketahui pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2019.

"Sikap resmi Pak Prabowo terkait dengan keputusan politik apakah kita beroposisi atau dalam pemerintahan itu akan diputuskan sekitar 17 Oktober di Hambalang," kata Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Dahnil Anzar Simanjuntak menjalaskan alasan Prabowo Subianto memilih tanggal 17 Oktober 2019 untuk mengumumkan sikap politik Partai Gerindra.

Baca: PB Perkemi Pertanyakan Masalah Keanggotaan di KOI

Baca: Jatuh Usai Tersenggol Bus, Mahasiswi Asal Semarang Ini Dilindas Truk

Menurut Dahnil, dipilihnya tanggal tersebut karena Prabowo Subianto terlebih dahulu harus mendengar masukan dari pimpinan DPD Gerindra seluruh Indonesia.

Partai Gerindra akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 15 sampai 17 Oktober 2019 untuk menentukan sikap politik Partai Gerindra.

Baca: 14 Adegan Pra Rekonstruksi Kasus Pembunuhan Sopir Angkot di Depok: Tersangka Spontan Tusuk Korban

"Pak Prabowo akan mendengar masukan dari pimpinan partai (DPD Gerindra) dari seluruh Indonesia ini. Pak Prabowo sudah memerintahkan partai supaya menggelar Rakernas di 15, 16, 17. Di situlah nanti Pak Prabowo akan menyampaikan kepada publik sikap politik Pak Prabowo dan sikap politik Gerindra," ucap Dahnil.

Rencananya dalam Rakernas Gerindra Prabowo akan mengundang semua perwakilan partai politik.

"Betul, masukan dari pimpinan partai seluruh Indonesia, DPD, mendengarkan masukan dari partai, segala macam," ujar Dahnil.

Ada tawaran

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tidak menampik ada tawaran untuk masuk dalam Kabinet Jokowi jilid II.

Ia menyebut tawaran tersebut berasal dari orang sekitar Istana.

Namun, Muzani menegaskan Gerindra tidak serta merta menerima tawaran tersebut

"Pembicaraan itu memang ada dan kita tak bisa pungkiri bahwa ada pembicaraan, ada pemikiran di sekitar Istana untuk itu," ujar Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Baca: Arema FC Bakal Mainkan Empat Pemain Intinya yang Sempat Cedera Saat Dijamu PSM Makassar

"Sekali lagi kita tak serta-merta menerima tawaran itu sebagai sebuah... tidak. Karena sekali lagi kita merasa 2019 dalam Pilpres kemarin kita adalah kompetitor yang berseberangan dengan Jokowi," lanjutnya.

Muzani mengungkapkan partainya menawarkan sejumlah konsep kepada kabinet Jokowi jilid II.

Wakil Ketua MPR ini menjelaskan, Gerindra menawarkan konsep tentang swasembada pangan, energi, dan air.

Baca: SAPMA Pemuda Pancasila Salurkan Bantuan Air Bersih Untuk Warga Gunung Kidul

Jika konsep itu diterima, Gerindra akan menindaklanjuti soal tawaran masuk kabinet.

Termasuk sosok kadernya yang berkompeten masuk kabinet untuk menjalankan konsep tersebut.

"Jika (konsep) ini dianggap tidak bertentangan atau malah diterima tentu kita bicara portofolio tentang kemungkinan orang-orang, portofolio dan orang yang kemungkinan bisa jalankan konsep itu," ucapnya.

Prabowo agak kecewa

Ahmad Muzani menyebut Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto agak kecewa dengan gagalnya Gerindra menduduki kursi Ketua MPR.

Padahal, menurut Sekjen Partai Gerindra tersebut, ada rencana rekonsiliasi setelah Pilpres 2019 dan posisi Ketua MPR disebut-sebut sebagai bagian dari rekonsiliasi tersebut.

"Agak kecewa karena katanya kita mau reunifikasi, katanya kita mau rekonsiliasi, tapi diminta untuk kita minta hanya sekadar Ketua MPR, enggak ada yang setuju. Kira-kira begitu," kata Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Baca: Cina Demonstrasi Kekuatan Senjata Canggih dengan Parade Militer

Kekecewaan Prabowo tersebut terungkap saat Ahmad Muzani dimintai konfirmasi terkait jaminan Gerindra akan masuk kabinet Jokowi jilid II.

Namun, Ahmad Muzani tidak tahu soal jaminan tersebut.

"Kalau itu (jaminan) saya tidak tahu," katanya.

Menurut Ahmad Muzani dalam pembicaraan Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyangkut tentang beberapa hal.

"Jadi Pak Prabowo berkomunikasi dengan Ibu Mega tentang beberapa hal yang kita minta," ujarnya.

Dalam pembicaraan tersebut, Megawati, menurut Muzani menyampaikan beberapa pemikirannya kepada Prabowo.

Baca: Begini Fakta-Fakta Penculikan Seorang Gadis di Cianjur yang Disekap 4 Hari dan Disetubuhi dan Dijual

"Ibu Mega menyampaikan beberapa pemikiran. Pak Prabowo cek situasi dan kondisi fraksi-fraksi di MPR, kemudian termasuk fraksi-fraksi yang dulu pernah dukung beliau sebagai calon presiden dan kami laporkan hasil pembicaraan rapat Fraksi MPR. Akhirnya beliau ambil kesimpulan, 'sudah kita jangan meneruskan'," katanya.

Lebih lanjut, Muzani tidak menampik ada komunikasi peluang kader Gerindra masuk dalam kabinet Jokowi.

Namun, menurutnya, komunikasi tersebut tidak dilakukan secara langsung Prabowo dengan Jokowi.

"Kelihatannya (komunikasi) standar. Yang saya pahami tidak ada yang istimewa. Pak Prabowo tidak komunikasi langsung dengan Pak Jokowi juga, setahu saya tidak," ucapnya.

Baca: Politisi PPP Tanggapi Survei LSI soal Perppu KPK

Sebelumnya, berkembang isu tiga kader Gerindra dipertimbangkan masuk dalam jajaran menteri Jokowi jilid II.

Mereka adalah Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon dan Sufmi Dasco Ahmad serta Sandiaga Uno yang santer dikabarkan segera kembali menjadi kader Gerindra.

Hal tersebut diyakini sebagai kesepakatan politik antara Prabowo dan Megawati karena Gerindra mengalah untuk kursi Ketua MPR.