Adapun, partainya memang tidak memiliki aturan tertulis mengenai cuitan dan juga perilaku dalam media sosial.

Dia mengembalikan hak berpendapat ini sebagai hak setiap warga negara, untuk itu maka setiap kader partai memang dituntut untuk dewasa dalam mensikapi.

“Belum punya kebijakan apapun, tetapi kader tahulah batas-batas yang dilakukan sebagai warga negara. Semua kami anggap dewasa. Semoga (kasus ini) mendewasakan kita semua, itu saja,” kata dia.

Disinggung terkait dengan penurunan elektabilitas partai, Suharwanta juga sedikit berkomentar.

Menurutnya, hingga saat ini belum ada pendapat atau arah yang merugikan partai.

Hal ini karena pihak partainya belum membaca secara keseluruhan hubungan kasus ini dengan popularitas atau elektabilitas.

“Belum ada survei atau jajak pendapat. Kalau resonansi ada, tetapi merugikan partai atau tidak belum sampai ke sana,” jelasnya.