Kemungkinan Gerindra Merapat ke Pemerintah, Luhut: Apa Saja Bisa Terjadi

Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beberapa hari lalu Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto diundang ke Istana Merdeka oleh Presiden Jokowi.

Tidak hanya Prabowo, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga diundang.

Baca: Polisi Beri Pengamanan Khusus untuk Tamu Negara Asing yang Bakal Hadiri Pelantikan Presiden

Usai bertemu Prabowo dan SBY, Jokowi mengakui turut membahas peluang Gerindra dan Demokrat bergabung dalam koalisi pemerintah.

Namun, hingga kini belum ada keputusan.

Jokowi menegaskan masih perlu pembahasan lebih lanjut soal rencana Gerindra dan Demokrat masuk di koalisi pemerintahan lima tahun kedepan.

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengaku tidak masalah jika Gerindra bergabung.

"Ya bagus saja, tidak ada masalah kan. Apa saja bisa terjadi," singkat Luhut usai dipanggil Presiden Jokowi, Selasa (15/10/2019) di Istana Negara, Jakarta.

Luhut juga meyakini jika Gerindra, Demokrat maupun PAN bergabung ke koalisi pemerintah maka fungsi check and balance pasti tetap ada karena itu adalah tugas DPR.

Kembali disinggung soal apakah tidak masalah jika Gerindra masuk ke kabinet.

Di mana sebelumnya Gerindra tidak ikut berjuang memenangkan Jokowi?

Menurut Luhut, jika itu untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar, apapun bisa dilakukan.

"Kalau untuk kepentingan bangsa, apapun bisa dilakukan," tegasnya.

Baca: Setelah Bertemu SBY, Presiden Jokowi Undang Prabowo ke Istana Jumat Sore Ini, Bahas Jatah Menteri?

Sebelumnya ‎Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan soal bergabungnya Gerindra maupun Demokrat, itu merupakan kewenangan presiden.

"Sebetulnya kewenangan mutlak yang bisa memberikan kepastian ini ada pada bapak presiden. Tapi kalau dilihat Pak Prabowo dan Pak SBY sudah datang berkunjung ke presiden seperti kemarin. Ya mudah-mudahan bisa sama-sama di koalisi pemerintahan. Bisa membantu bapak presiden dalam pemerintahan 5 tahun mendatang," tambahnya.