"Juga saling support. Bahkan sudah bertemu juga pascapilpres 2019 lalu," jelasnya.

Ketiga, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga sudah bertemu dengan Prabowo.

"Megawati juga berhubungan baik dengan Prabowo, sampai sempat menimbulkan istilah poros Teuku Umar," katanya.

Jadi dari tiga aspek itu, dia menilai, peluang Gerindra gabung dengan pemerintah itu sangat besar.

Apalagi dari kacamata Jokowi. Karena Jokowi baru akan merasa nyaman, jika partai yang berada di pemerintahan itu mencapi 70-75 persen.

"Hal itu juga tercermin pada periode 2014-2019 lalu. Kalau dulu itu yang ditarik adalah Golkar. Sekarang Gerindra," ujarnya.

Karena itu, jika melihat dari variabel-variabel itu, sangat mungkin Gerindra akan bergabung ke dalam pemerintahan.

"Tinggal detailnya saja, apa dan berapa menteri, itu masih dalam proses "negosiasi." Itu kira-kira 90 persen lah, Gerindra akan bergabung. Sisanya 10 persen, kalau terjadi dinamika-dinamika lain yang terjadi di depan," jelasnya.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio melihat sebaliknya, bahwa kecil peluang Gerindra akan memperoleh kursi di Kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin.

Meskipun Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sudah bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jumat (11/10/2019).

"Kecil kemungkinan Gerindra akan dapat kursi Kabinet, saat Jokowi bertemu dengan Prabowo ini," ujar pendiri lembaga analisis politik KedaiKOPI ini kepada Tribunnews.com, Jumat (11/10/2019).

Apalagi dalam pertemuan bersama Jokowi, Prabowo menyatakan, bila dibutuhkan saja, akan siap bergabung.

"Hingga saat ini saya masih melihat sangat kecil kemungkinan Gerindra akan dapat kursi menteri dengan alasan partai-partai koalisi Jokowi yang sudah banyak," jelasnya.

Kalaupun Jokowi memberikan jatah Menteri, kata dia, maka sosok itu bukan kader Gerindra. Tapi akan berasal dari tokoh yang terafiliasi atau didorong Prabowo.

"Kalau dapat, sosok yang akan mengisi kursi Menteri itu bukan berasal dari kader Gerindra. Tapi profesional atau tokoh yang terafilisisi dengan Prabowo atau didorong Prabowo," katanya.

Melalui pertemuan dengan Prabowo, menurut dia, Jokowi hanya ingin memperbanyak dukungan dari partai politik dalam menghadapi sejumlah isu strategis, misalnya Perppu KPK, pemindahan Ibukota Negara dan Amandemen UUD 1945.

"Tampaknya Jokowi sedang memperbanyak teman. Terutama untuk beberapa hal yang memang dia butuh dukungan. Misalnya isu Perppu KPK, pemindahan ibukota, bahkan Amandemen UUD 1945. Sehingga dukungan dari banyak pihak ini menjadi diperlukan," tegasnya.

Bertemu Zulkifli Hasan

Setelah SBY dan Prabowo, Giliran  Zulkifli Hasan diterima Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/10/2019). 

Pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu berlangsung tertutup sekitar pukul 14.25 WIB.

Jokowi mengenakan kemeja putih lengan panjang andalannya, sementara Zulkifli berbalut batik coklat lengan panjang.

• Ikut Pelatihan Bikin Kue, Lina Lebih Tertarik Membuat Kue Onde-one

• UPDATE Kecelakaan Maut di Bintaro, Polisi Belum Ketahui Identitas Korban

• Hater Dicaci Maki Penggemar Sulli di Instagram, Ini Sebabnya

Keduanya sempat bersalaman dan tersenyum ke kamera awak media sebelum menggelar pertemuan secara tertutup.

Sebelumnya pada Kamis dan Jumat pekan lalu, Jokowi juga sempat bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Jokowi mengakui dua pertemuan itu membahas soal peluang kedua partai untuk berkoalisi dan masuk kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Sama dengan Partai Gerindra dan Partai Demokrat, PAN juga merupakan partai rival Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019.

Ketiga partai itu bersama PKS mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.