Pertama, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Lakonnya sebagai penjaga perairan Indonesia tak diragukan lagi.

Ia berada di garis terdepaan jika ada kapal asing ilegal yang mencoba mengeruk sumber daya laut manusia.

Selain itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambanag Brodjonegoro juga diprediksi tetap berada di kabinet.

"Kan kalau digonta ganti nanti berubah lagi program yang sedang berjalan saat ini. Mereka yang tahu masterplan, pemindahan ibu kota, jadi tidak bisa diganti," kata Pangi kepada Kompas.com, Jumat (12/7/2019).

Selain itu, menteri yang diperkirakan masih aman di posisinya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Sebab, ada kebijakan yang sudah berjalan dan dirasa sulit untuk digantikan orang lain.

3. Sejumlah Menteri Tak Dipertahankan

Selain terdapat sejumlah menteri yang dipertahankan, Jokowi menyebut bakal ada menteri yang tidak tidak dipakai lagi. 

Jokowi menyebut nama sebagai contoh, tetapi tidak untuk diberitakan.

Sementara berdasarkan pendapat Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago sejumlah menteri yang diperkirakan tak menjabat lagi yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dari Partai Kebangkitan Nasional (PKB), Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dari Partai Nasdem. 

Keempatnya kini tengah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi meski baru sebatas saksi.

Pangi melanjutkan, nama-nama menteri lainnya yang diperkirakan tergeser yakni sejumlah menteri yang pernah kena tegur dari Jokowi. 

Menteri-menteri tersebut dianggap performanya kurang dalam mencapai target pemerintah.

Baca: Sederet Nama yang Diprediksi Jadi Menteri Jokowi-Maruf: Puan Maharani Tak Masuk?

Ia mencontohkan menteri-menteri yaang kena tegur Jokowi saat sidang kabinet paripurna beberapa waktu lalu.

Mereka adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil.

4. Dua Kementerian Baru

Jokowi menyebut, ia akan membentuk dua kementerian baru di kabinet periode keduanya.

Kementerian tambahan itu yakni Kementerian Digital dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Investasi.

"Kita melihat perkembangan dunia yang begitu cepat dan pemerintah ingin merespons itu secara cepat maka ada kementerian-kementerian baru," kata Jokowi.

Adapun untuk pengumuman lengkap nama-nama yang akan mengisi kabinet barunya, Jokowi mengaku akan melihat momentum yang tepat.

"Kita melihat momentumnya. Mendesak atau tidak mendesak kebutuhan itu."

"Kita lihatlah, tetapi kalau kita lihat masyarakat menunggu, pasar juga menanti sehingga sebetulnya semakin cepat diumumkan semakin baik, tetapi ini masih tetap kita hitung," kata dia.

5. Menteri Muda

Menteri berusia muda dipastikan bakal mengisi kabinet Jokowi-Maruf.

Menurut Jokowi, menteri muda itu usianya ada yang bawah 35 tahun, bahkan ada di bawah 30 tahun.

Jokowi mengatakan calon menteri muda tersebut berasal dari kalangan profesional.

Tak hanya itu, calon menteri itu memiliki pengalaman manajerial yang kuat.

"Mereka berasal dari profesional, bukan partai. Punya pengalaman manajerial yang kuat," ungkap Jokowi.

Saat ditanya apakah calon menteri tersebut berasal dari perusahaan start up, Jokowi hanya tersenyum.

Ia menyebutkan banyak nama masuk saat menyaring nama-nama calon menteri muda.

"Tetapi saya mempertimbangkan kemampuan manajerialnya. Ada yang sangat percaya diri, tapi lemah manajerialnya," ujarnya.

Calon menteri muda ini nantinya akan menempati kementerian baru.

Maka dari itu Jokowi menyebutkan yang dibutuhkan adalah manajerial kuat.

"Makanya dibutuhkan manajerial yang kuat," tandasnya.

5. Komposisi 45 Persen dari Parpol, PDIP Terbanyak

Jokowi menyatakan bahwa Kabinet Kerja pada periode mendatang akan diwarnai gabungan menteri dari profesional dan unsur partai politik.

Secara spesifik, Jokowi menyatakan bahwa komposisi menteri dari partai politik memiliki porsi yang sedikit lebih kecil ketimbang kalangan profesional.

"Partai politik bisa mengusulkan, tetapi keputusan tetap di saya. Komposisinya 45 persen," kata Jokowi saat bertemu pimpinan media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Baca: VIDEO: Jet Tempur Rusia Lindungi Pesawat Menteri Pertahanan yang Dibayangi F-18 NATO

Dengan demikian, maka perbandingan menteri dari kalangan profesional dengan unsur partai politik adalah 55 persen berbanding 45 persen.

Dengan komposisi ini, partai koalisi pendukung Jokowi akan mendapat 15 kursi sementara sisanya 19 kursi akan diisi profesional.

Berdasarkan komposisi ini, Jokowi yakin pemerintahan akan berjalan secara efektif.

Apalagi, saat ini Jokowi didukung lebih dari 50 persen partai politik yang ada di parlemen.

Dalam Pemilu Legislatif 2019, partai pendukung Jokowi berhasil mendapatkan perolehan suara sekitar 62,71 persen suara nasional atau 60,3 persen kursi parlemen.

Partai tersebut adalah PDI-P, Partai Nasdem, Partai Golkar, PKB, PPP, Partai Hanura, PKPI, PSI, Partai Perindo, dan PBB.

Jumlah dukungan ini lebih besar dibandingkan saat Jokowi menjadi kepala daerah, baik itu wali kota Solo atau gubernur DKI Jakarta.

"Dulu waktu saya di Solo, di Jakarta, itu tidak masalah," kata Jokowi.

Dalam kongres V PDIP, Kamis (8/8/2019) lalu, Jokowi menjamin bahwa PDIP bakal mendapatkan kursi terbanyak.

Jaminan itu disampaikan Jokowi menjawab permintaan Megawati agar menteri dari PDIP di Kabinet Jokowi-Maruf lebih dari empat.

Meski tidak merinci berapa jumlah menteri dari PDIP di kabinet mendatang, Jokowi menjamin PDIP bakal dapat paling banyak dibanding parpol lain.

"Tapi yang jelas PDIP pasti yang paling terbanyak (jumlah menterinya). Itu jaminannya saya," tegas Jokowi.

6. Jaksa Agung Bukan dari Parpol

Jokowi menyebut dalam Kabinet Jokowi-Maruf mendatang, jabatan Jaksa Agung bakal diserahkan bukan dari kalangan parpol.

Jokowi juga menegaskan bahwa Jaksa Agung mendatang tidak berasal dari representasi partai politik.

"Tidak dari partai politik," kata Jokowi, Rabu (14/8/2019) dikutip dari Kompas.com.

Jokowi mengatakan, dalam sejarahnya Jaksa Agung bisa juga dari luar Kejaksaan Agung.

Meski begitu, dia belum memastikan apakah ini berarti Jaksa Agung akan diisi dari eksternal Korps Adhyaksa.

Merujuk pernyataan Jokowi ini, Jaksa Agung saat ini, HM Prasetyo diperkirakan kuat bakal tak akan menduduki kembali jabatan Jaksa Agung di Kabinet Jokowi-Maruf mendatang.

Pasalnya, HM Prasetyo merupakan kader Partai NasDem.

(Tribunnews.com/Daryono)