Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bupati Kabupaten Indramayu, Jawa Barat Supendi resmi mengenakan rompi oranye khas tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (16/10/2019) jelang subuh.

Supendi ditahan KPK atas kasus yang membelitnya, yaitu kasus dugaan suap pengaturan proyek di lingkungan Pemkab Indramayu Tahun 2019.

Begitu keluar dari dalam kantor KPK sekira pukul 03.02 WIB, Supendi mengaku belum bisa membawa perubahan di Indramayu.

Sebelumnya Supendi menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 21 jam, terhitung sejak dia tiba di markas KPK pada pukul 06.00 WIB, Selasa (15/10/2019).

"Saya mohon maaf kepada masyarakat Indramayu atas tindakan ini. Dan saya belum bisa membawa perubahan," ucap Supendi di lobi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Sembari terus melangkah ke arah mobil tahanan, Supendi melanjutkan ucapannya.

Baca: Profil & Perjalanan Karir Bupati Indramayu Supendi yang Kena OTT KPK, Baru Beberapa Bulan Dilantik!

"Insyaallah dengan saya berada di KPK ini akan banyak ada perubahan yang terjadi di Indramayu," katanya.

Supendi tercatat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Indramayu. Awak media segera langsung bertanya apakah ada uang suap yang mengalir ke partai berlogo pohon beringin tersebut.

"Sudah saya ceritakan ke KPK," tutur Supendi yang sudah duduk di dalam mobil tahanan KPK, dengan kedua tangan digelangi borgol.

"Berarti Anda membenarkan?" cecar awak media. Supendi tergeming. Mobil tahanan KPK pun melaju meninggalkan Gedung Merah Putih KPK. Mengantar Supendi ke Rutan Cabang KPK di C1. Di sana dia bakal mendekam selama 20 hari pertama.

Dalam kasus ini, selain Supendi, KPK juga menjerat tiga orang lainnya, yakni Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah, Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Wempy Triono, dan pihak swasta bernama Carsa AS.

Baca: Supendi Kena OTT KPK Setelah 8 Bulan Jadi Bupati Indramayu

Supendi diduga menerima uang total senilai Rp200 juta dari Carsa.

Selain kepada Supendi, Carsa juga kerap memberi uang kepada Omarsyah dan Wempy.

Omarsyah diduga menerima Rp450 juta dan sepeda senilai Rp20 juta. Sedangkan Wempy menerima senilai Rp 560 juta.

Uang yang diterima Omarsyah dan Wempy diduga juga diperuntukkan untuk kepentingan Supendi.

Uang yang diterima Supendi, Omarsyah, dan Wempy diduga merupakan bagian dari komitmen fee 5 sampai 7% dari nilai proyek.

Carsa tercatat mendapatkan tujuh proyek pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu dengan nilai proyek total kurang lebih Rp15 miliar yang berasal dari APBD Murni.

Baca: 2 Pegawai BPK Kembalikan Uang Suap Proyek SPAM Sebesar Rp 700 Juta Kepada KPK

Tujuh proyek pembangunan jalan dikerjakan oleh perusahaan CV Agung Resik Pratama atau dalam beberapa proyek pinjam bendera ke perusahaan lain di Kabupaten Indramayu.

Tujuh proyek tersebut yakni pembangunan Jalan Rancajawad, pembangunan Jalan Gadel, pembangunan Jalan Rancasari, pembangunan Jalan Pule, pembangunan Jalan Lemah Ayu, pembangunan Jalan Bondan - Kedungdongkal, dan pembangunan Jalan Sukra Wetan - Cilandak.

Sebagai Penerima, Supendi, Omarsyah, dan Wempy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai pihak pemberi, Carsa disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.