TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) se Jabodetabek-Banten menyerukan aksi demonstrasi yang rencananya akan dilakukan besok, Kamis (17/10/2019).

Mereka menyerukan aksi #tuntaskanreformasi mendesak Perppu membatalkan UU KPK hasil revisi di Istana Merdeka, Jakarta.

Baca: Densus 88 Amankan Busur Panah Dari Rumah Pasangan Suami Istri Terduga Teroris di Sragen

Seruan diunggah melalui postingan sosial media Instagram BEM SI dengan alamat @bem_si pada Rabu sore.

Baca: Gosipnya Vicky Nitinegoro Terjerat Kasus Narkoba, Fotonya Bersama Polisi Beredar

Ghozi Basyir Koordinator Media BEM SI saat dikonfirmasi membenarkan soal seruan aksi dan rencana demonstrasi mahasiswa tersebut di Istana Merdeka.

"Benar, benaran ada aksi," kata Ghozi seperti dikutip Antara.

Ia mengatakan, aksi ini akan diikuti oleh mahasiswa dari aliansi BEM SI Jabodetabek dan Banten, dengan estimasi massa sekitar 2.000 orang.

Aksi ini direncanakan mulai jam 13.00 WIB sampai selesai sekitar jam 18.00 WIB.

Terkait penyataan Polri tidak mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) demonstrasi jelang pelantikan presiden, Ghozin mengatakan, mahasiswa tetap akan turun melakukan aksi.

"Kita mah di negara demokrasi ini tetap gelar aksi. Kan surat aksi itu kan pemberitahuan, bukan izin," katanya.

Dalam postingan di sosmed BEM SI, seruan aksi mahasiswa ini mendesak pemerintah menuntaskan reformasi dan menghentikan berbagai hal buruk yang terjadi di Indonesia.

Aksi ini juga didasari oleh semangat 20 tahun reformasi yang menghendaki pemberantasan korupsi.

Hadirnya KPK sebagai bukti kuatnya kehendak membasmi korupsi. Pengesahan revisi UU KPK mendorong aksi mahasiswa di seluruh Nusantara dan mendesak presiden untuk mengambil sikap.

Situasi ini mendorong mahasiswa bereaksi dengan gerakan yang mereka sebut sebagai reformasi dikorupsi.

Terkait adanya isu demo mahasiswa ditunggangi dan bagaimana langkah antisipasi mencegah tidak terjadi kericuhan, Ghozi mengatakan, tetap fokus pada tuntutan mahasiswa dan tidak menginginkan adanya kericuhan.

"Waktu itu dari ITB dari kolap sudah mengatakan sebenarnya tidak mau aksi itu ricuh, tidak ada revolusi, kita tidak mau ada kata-kata itu ke pemerintah. Kita tetap fokus tuntutannya itu, kenapa harus ricuh," ujarnya.

Untuk mengantisipasinya, lanjut Ghozi, pihaknya akan mengkondisikan dan membuktikan jika demo kali ini tidak akan ricuh. "

Antisipasi itu dengan mengkondisikan dari aliansi BEM SI sendiri, makanya itu besok kita membuktikan, kemarin kan aksi di DPR juga damai kan.

Makanya kita akan bukti kan lagi kalau aksi besok tidak akan ricuh," katanya.

Ghozi juga menegaskan aksi besok tidak akan ada revolusi reformasi, dan juga membuktikan bahwa demo tersebut akan berjalan kondusif.

"Ada isu di media juga, ngapain si BEM SI aksi ketika pelantikan mending istirahat saja kata Ngabalin dan lain-lain, tapi dari kita aksi kita tidak seperi itu bukan mengarah ke ricuh dengan segala macem. Kita tidak ada unsur-unsur segala macam atau menghentikan pelantikan," kata Ghozi.

Baca: UPDATE Situasi di Pelabuhan Feri Penajam: Massa Sempat Halangi Petugas Damkar Padamkan Api

Hingga saat ini Jokowi belum menyampaikan sikapnya soal UU KPK hasil revisi.

UU tersebut akan berlaku pada Kamis besok, meskipun Jokowi tidak menandatangani UU tersebut.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Kamis Siang, Ribuan Mahasiswa Bakal Kembali Demo Desak Perppu KPK di Depan Istana

TNI-Polri berkekuatan penuh amankan jalannya pelantikan

MPR telah menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah lembaga negara terkait pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024 pada 20 Oktober mendatang.

Rapat digelar di ruang delegasi, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (15/10/2019).

Baca: Menkes Mengaku Kaget Dikawal Lebih Ketat Usai Peristiwa Penyerangan Kepada Wiranto

Turut hadir dalam rapat tersebut, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua DPD La Nyalla Mataliti, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), serta lainya.

Berdasarkan pemaparan dalam rapat yang berlangsung tertutup tersebut, Bamsoet mengatakan situasi dan kondisi menjelang pelantikan presiden aman dan terkendali.

"Alhamdulillah dari penjelasan bapak Panglima, Kapolri, dan Kepala BIN, situasi keamanan kondusif dan masih bisa diatasi dan diantisipasi dengan segala kemungkinan untuk acara tanggal 20 Oktober jam 14.30 berjalan aman dan tertib," kata Bamsoet.

Ia mengatakan bahwa personel TNI dan Polri disigiakan dengan kekuatan penuh pada saat pelantikan mulai dari Istana Negara hingga Kompleks parlemen.

"Mulai dari titik keberangkatan Presiden ke DPR hingga DPR ke istana sudah diantispasi dengan kekuatan penuh dengan alat dan kelengkapan yang ada yang sudah disiapkan TNI dan Polri,"katanya.

Pengamanan ketat juga diberlakukan kepada tamu tamu negara yang akan hadir di pelantikan.

Para tamu negara tersebut menginap di sejumlah hotel di Jakarta.

Baca: 2 Kepala Negara dan 4 Kepala Pemerintahan Akan Hadir Dalam Acara Pelantikan Jokowi

"Perjalanan tamu negara mulai dari penjemputan di Bandara Halim Perdanakusumah dan Soekarno-Hatta hinggadi tempat penginapan mereka," katanya.

Sebelumnya Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Gatot Eddy Pramono mengatakan bahwa sebanyak 30 ribu personel TNI-Polri disigakan pada acara pelantikan presiden 20 Oktober mendatang.

Pengawalan ketat

Pihak kepolisian telah menyiapkan skema pengamanan untuk tamu negara asing yang bakal menghadiri Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Rencananya pelantikan akan dilakukan Minggu (20/10/2019) pukul 14.30 WIB di Gedung MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.

Baca: Dukung Industri Mobil dalam Negeri, Kemham Akan Pesan Lagi Produk Esemka Tahun Depan

Selain pengamanan di lokasi pelantikan, pihak kepolisian juga mengawal iring-iringan tamu negara asing.

"Kita mengamankan kepada tamu negara asing maupun pimpinan negara asing yang ada di Jakarta. Kemudian kita kawal sampai ke lokasi pelantikan di DPR," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Argo Yuwono mengatakan pengamanan ini dilakukan untuk memberikan citra yang baik untuk Indonesia di dunia internasional.

Dia berharap pelantikan berjalan lancar sehingga Indonesia dapat menjadi contoh jalannya proses demokrasi yang baik.

"Kita berharap pelantikan berjalan baik dan lancar dan dunia lain internasional bisa melihat demokrasi Indonesia yang bagus," tutur Argo Yuwono.

Pihak kepolisian bersama TNI bakal menerjunkan 31 ribu pasukan gabungan untuk mengamankan jalannya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Baca: 26 Terduga Teroris Diamankan Polisi Hingga Hari Ini, Ada Pelaku yang Miliki Misi Bom Bunuh Diri

Sebelumnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyepakati pelantikan presiden dan dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024 tanggal 20 Oktober 2019 digelar pada pukul 14.30 WIB.