Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Paramadina Djayadi Hanan menyebut pernyataan Sekjen PPP Arsul Sani sebagai sinyal kuat Gerindra, Demokrat, dan PAN akan masuk dalam kabinet Jokowi-Maruf Amin.

Arsul Sani sebelumnya mengingatkan Gerindra, Demokrat, dan PAN tidak bersikap seperti oposisi jika masuk koalisi pemerintah.

"Itu sinyal kuat tiga partai itu akan masuk di kabinet. Meski tentu tetap mungkin berubah, terutama PAN," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) ini kepada Tribunnews.com, Kamis (17/10/2019).

Baca: Belum Lama Comeback, Tunggal Putri Peraih Medali Emas Olimpiade 2012 Buat Keputusan Mengejutkan

Baca: Kabar Buruk Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Orang Nomor 1 di Polisi Ditimpa Musibah, di Palembang

Baca: Tangisi Kematian Sulli, Krystal f(x) Sampai Menginap di Rumah Duka 3 hari

Baca: Muhadjir Effendy Berharap Penggantinya di Kemendikbud Bisa Tuntaskan Persoalan Pendidikan di Papua

Alasan kenapa kemungkinan PAN tidak masuk koalisi Jokowi-Maruf Amin, karena tingginya potensi PAN tidak mendukung atau bersikap seperti oposisi dalam beberapa kebijakan walaupun mereka bergabung dalam pemerintahan.

Hal tersebut dikarenakan elite dan pendukung PAN masih terbelah sikapnya.

"Terutama elite berpengaruh seperti pak Amien Rais," jelasnya.

Sedangkan Gerindra dan Demokrat akan lebih mudah untuk bersikap disiplin dalam koalisi.

Karena dua partai ini sangat tergantung pada figur ketua umumnya.

"Sepanjang pak Prabowo Subianto dan pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa setuju dengan pemerintah, maka Gerindra dan Demokrat akan lebih mudah menghindari sikap oposan jika menjadi bagian dari pemerintah," katanya.

Ia pun menilai, sebaiknya satu dari tiga partai itu lebih baik di luar pemerintahan.

Karena kekuatan oposisi terlalu sedikit bila hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang di luar pemerintahan.

Ia pun mengutip hasil riset lima tahun terakhir, bahwa ada sekitar 25-30 persen masyarakat yang tidak puas dengan kinerja jokowi.

Itu berarti, imbuh dia, ada 30 persenan potensi oposisi di masyarakat yang perlu diwadahi parpol oposisi di DPR.

"Bila hanya satu partai di luar pemerintahan, itu tidak cukup. Dan itu potensial membuat oposisi di masyarakat berhadapan terus secara langsung dgn pemerintah. Dan itu kurang baik bagi demokrasi," jelasnya.

Jangan bersikap seperti oposisi

Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani tidak mempermasalahkan jika Partai Gerindra, Demokrat, dan PAN masuk koalisi pemerintah.

Namun, ia mengingatkan ketiga partai tersebut agar tidak bersikap seperti oposisi jika nantinya bergabung dalam barisan partai pendukung pemerintahan.

Gerindra, Demokrat, dan PAN dalam Pilpres 2019 tidak mengusung Jokowi-Ma'ruf Amin.

Baca: Disebut Mirip Rumah Dinasti Zaman Dulu, Intip Yuk Kediaman Mewah Najwa Shihab yang Jarang Tersorot

Baca: Mitratel Borong Menara Indosat, Telkom Group Diprediksi Raup Untung

Baca: Soal Kabinet, Sekjen PPP: Kami Sabar Saja, Nanti Kalau Mendesak-desak Malah Tidak Dikasih Gimana ?

Baca: Kata Otavio Dutra Soal Kekalahan di Laga Debutnya di Timnas Indonesia

"Kenapa harus dipermasalahkan? PPP itu cuma memberikan underline saja bahwa kalau masuk dalam pemerintahan jangan berlaku sebagai oposisi, itu saja. Jangan kursinya mau, tapi begitu yang enggak enak, enggak mau, seolah-olah bukan bagian dari koalisi, itu saja," kata Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Lebih lanjut, ia menilai jika PPP mendapatkan jabatan menteri, itu sebagai penghargaan karena mengusung Jokowi-Ma'ruf.

Namun, penyusunan komposisi menteri merupakan hak prerogatif presiden.

"Tugas parpol itu sebetulnya selesai ketika melakukan pengusungan, selebihnya itu kan hal-hal yang sifatnya politis saja bahwa dalam politik mengusung itu kemudian ada reward-nya, itu iya," ujar Arsul.

"Tapi kemudian kan tidak bisa menurut saya reward itu termasuk membatasi hak seorang presiden yang diberi hak prerogatif itu untuk kemudian ikut menentukan, 'yang ini diambil, yang itu jangan', jangan. Ya itu kita kembalikan saja ke beliau (Jokowi)," lanjutnya.

Sabar-sabar

 Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengaku baru mengetahui jumlah portofolio menteri bagi partainya.

Rencananya Presiden Joko Widodo akan mengumumkan kabinetnya pada hari pelantikan, 20 Oktober 2019.

"Yang saya pahami nanti mendapatkan kursi kabinet, kemudian perkiraan jumlah portofolionya tapi belum ditentukan portofolio mana dan siapa yang akan menempati portofolio itu," kata Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Menurut Arsul komunikasi mengenai kabinet akan kembali dilakukan secara intensif dalam beberapa hari terkahir ini.

Baca: BEM SI: Kami Yakin Bapak Jokowi Berani Lepas Dari Kekangan Oligarki Dan Kepentingan Elite Politik

Baca: Sepekan Dilaporkan Hilang Diculik, Bangkit Ditemukan dalam Keadaan Tewas Penuh Luka

Ia mengatakan ketua umum Parpol akan berkomunikasi dengan PPP soal kabinet dalam waktu dekat.

"Ya kami sabar-sabar saja lah. Nanti kalau mendesak-desak malah tidak dikasih sama pak Jokowi gimana?" tuturnya.

PPP menurur Arsul belum menyerahkan nama-nama yang dinilai layak untuk menjadi menteri kepada Presiden.

Baca: Zack Lee Ucap I Love You, Nafa Urbach Ungkap Kode ke Mantan Suami, Ruben Onsu : Rujuk ?

Karena Presiden belum memberitahu portofilo apa saja yang dibutuhkan dari PPP.

"Tetapi PPP mempersilahkan kepada presiden, mau pick up nama siapa aja di PPP ya monggo saja dan barangkali itu bisa menjadi lebih baik, karena kalau calon yang kami ajukan katakanlah dari pengurus DPP PPP kan banyak ada puluhan, kalau nanti diajukan 3-5 orang, nanti ada yang iri. 'kok saya tidak termasuk yang diajukan?' kan begitu," katanya.

Bocoran kabinet

Presiden Joko Widodo masih menutup rapat informasi mengenai siapa saja yang akan mengisi Kabinet Kerja Jilid II periode 2019-2024 mendatang.

Tiga hari jelang pelantikan presiden atau tepatnya 20 Oktober 2019, belum ada nama-nama calon menteri yang akan mengisi kabinet pemerintahan.

Selama ini, Jokowi hanya memberikan sejumlah petunjuk mengenai formasi anak buahnya nanti.

Berikut sejumlah bocoran yang dihimpun Kompas.com serta disampaikan sendiri oleh Presiden Jokowi:

Komposisi Profesional dan Parpol

Jokowi menyatakan, kabinetnya mendatang akan diisi oleh menteri berlatar belakang profesional dan partai politik.

Secara spesifik, ia menyatakan, menteri dari partai politik memiliki porsi lebih kecil ketimbang berlatar belakang profesional.

"Partai politik bisa mengusulkan, tetapi keputusan tetap di saya. Komposisinya 45 persen," kata Jokowi.

Baca: Jelang Pelantikan Presiden-Wakil Presiden, Ini Sumpah yang akan Diucapkan Jokowi-Maruf Amin

Maksudnya, perbandingan menteri dari kalangan profesional dengan unsur partai politik adalah 55 persen berbanding 45 persen.

Kemungkinan Diisi Parpol Pendukung Prabowo-Sandi

Presiden Jokowi juga mengungkapkan kemungkinan kabinet Jokowi-Ma'ruf diisi oleh kader parpol yang pada pilpres 2019 lalu mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menjelang pelantikan dan finalisasi pembentukan kabinet, Jokowi mengaku, sudah bertemu tiga ketua umum parpol yang menjadi rivalnya di pilpres lalu.

Ketiganya, yakni Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Jokowi mengakui ketiga pertemuan yang digelar terpisah di Istana itu membahas soal peluang ketiga partai untuk berkoalisi dan masuk kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Kendati demikian, ia juga mengakui bahwa belum ada keputusan yang diambil hingga saat ini.

Menteri Muda

Jokowi juga pernah mengatakan, dirinya memilih menteri berusia muda untuk masuk membantunya dalam pemerintahan periode kedua bersama Ma'ruf Amin.

Calon menteri tersebut ada yang usianya di bawah 35 tahun, bahkan ia menyebut, ada yang di bawah 30 tahun.

"Mereka ini berasal dari profesional, bukan partai. Punya pengalaman manajerial yang kuat," ujar Jokowi.

Terkait dengan usia muda ini, ketika ditanya apakah mereka berasal dari start up di dalam negeri, Jokowi hanya tersenyum. Ia tidak mengiyakan, tidak juga menampiknya.

Jokowi pun menceritakan, ketika menyaring calon-calon menteri usia muda ini, banyak sekali nama yang masuk.

"Tetapi saya mempertimbangkan kemampuan manajerialnya. Ada yang sangat percaya diri, tapi lemah manajerialnya," ujar dia.

Menteri Asal Papua

Presiden Jokowi memastikan akan ada menteri asal Papua di kabinetnya bersama Ma'ruf Amin.

Hal itu tepaynya disampaikan Jokowi saat menerima siswa-siswi sekolah dasar dari Papua, beranda di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

"Saya pastikan ada (menteri asal Papua)," kata Jokowi disambut tepuk tangan siswa-siswi SD yang hadir.

Namun, Jokowi belum mau mengungkapkan berapa jumlah menteri asal Papua yang akan duduk di kabinet nanti. Ia meminta wartawan menunggu sampai susunan kabinet diumumkan.

"Nanti dilihat (setelah pengumuman kabinet)," kata dia.

Pada kabinet pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, ada satu menteri asal Papua, yakni Yohana Yembise.
Yohana menjabat sebagai Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak sejak awal pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla menjabat pada 2014.

Banyak Wajah Baru

Presiden Jokowi juga menyebut, kabinet di periode kedua nanti masih akan diisi oleh wajah-wajah lama.

Meski demikian, banyak juga wajah baru yang akan membantu pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin.

"Ya ada lah. Yang lama ada, yang baru juga banyak," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Namun, Jokowi belum mau mengungkapkan perbandingan presentase antara wajah lama dan wajah baru di kabinet jilid II nanti.

"Belum dihitung persentasenya," kata dia.

Nomenklatur Baru

Presiden Jokowi juga pernah mengatakan, akan membentuk dua kementerian baru di periode keduanya.

Kementerian tambahan tersebut adalah Kementerian Digital dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Investasi.

"Kita melihat perkembangan dunia yang begitu cepat dan pemerintah ingin merespon itu secara cepat maka ada kementerian-kementerian baru," kata Jokowi.

Jokowi menambahkan, Presiden memiliki kewenangan untuk membentuk kabinet dan kementerian kecuali yang diatur undang-undang.

Kementerian yang tidak bisa ditiadakan itu adalah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

"Selebihnya bisa diatur dengan perpres," ujar Jokowi.

Selain ada kementerian baru, Jokowi juga menyebut ada kementerian yang akan dilebur menjadi satu.

Diumumkan Usai Pelantikan

Belakangan, Presiden Jokowi juga memastikan bahwa susunan kabinet jilid II akan diumumkan setelah ia dan Ma'ruf Amin dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024.

Acara pelantikan itu sendiri akan digelar di Gedung MPR pada Minggu (20/10/2019) pukul 14.30 WIB.

"Nanti mungkin bisa hari yang sama, mungkin sehari setelah pelantikan," kata Jokowi.

Sementara itu dikutip Tribunnews.com, di media sosialnya Facebook pagi ini, Kamis (17/10/2019), Jokowi menulis soal  isu 'bocoran' kabinet.

Berikut tulisannya :

Selamat pagi. Saya telah menerima beberapa versi “bocoran” nama-nama menteri kabinet untuk pemerintahan periode 2019-2024. Saya sendiri membacanya dengan antusias kalau-kalau itu benar adalah bocoran