Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Sebastian Salang menilai terlalu berlebihan peringatan dari PDIP kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak memilih menteri yang akan mencalonkan diri menjadi presiden pada pilpres 2024 mendatang.

"Menurut saya berlebihan. Meski PDIP mencium ada yang berkeinginan menjadi calon presiden tetapi itu masih terlalu jauh," ujar Sebastian Salang kepada Tribunnews.com, Jumat (18/10/2019).

Kalaupun para menteri kabinet ada yang berencana  maju pada pilpres mendatang, menurut dia, hal itu sah sah saja.

"Setiap orang bebas untuk mencalonkan dirinya. Tidak perlu ditakuti dan bukan menjadi ancaman bagi Jokowi," jelas Sebastian Salang.

Sebaliknya kata dia, justru para mentri yang memiliki mimpi untuk menjadi presiden atau wakil presiden ke depan, saatnya menunjukan kinerja terbaiknya dalam kabinet 2019-2024.

Tak lain agar publik layak mendukung, mempercayai dan memilihnya pada pilpres 2024 mendatang.

Baca: PKB Minta Jokowi Saksama dalam Menyusun Kabinet

"Jangan lupa bahwa 2024 adalah persaingan bebas semua calon dan semua partai politik. Lima tahu ini merupakan ajang pembuktiannya. PDIP tidak perlu kewatir berlebihan soal itu," tegasnya.

PDIP Minta Jokowi Cek Rekam Jejak Menteri Agar Jangan Tiba-tiba Nyapres

PDI Perjuangan mempersilahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menentukan waktu yang tepat mengumumkan kabinet.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengutip UU No 39 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kementerian paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah/janji.

Jadi, kata Hasto, cukup waktu bagi Jokowi menyusun kabinetnya.

"Presiden Jokowi yang paling tahu kapan momentumnya. Presiden punya waktu yang cukup tapi kita tahu karakter Pak Jokowi yang mau kerja cepat. Kalau mengikuti informasi beliau paling lambat Rabu," kata Hasto kepada wartawan, Jumat (18/10/2019).

Namun, sebelum momentum pengumuman itu digelar, 7Hasto menyarankan harus seksama dilakukan pengecekan rekam jejak, kepemimpinan, intergritas dan kemampuan bekerja sama dengan presiden karena mereka pembantu presiden.

Baca: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Beri Sinyal Kuat Risma Masuk Kabinet Jokowi-Maruf

"Tak boleh ada menteri setelah dilantik tiba-tiba kibarkan bendera mau jadi presiden 2024. Semua harus setia dalam lima tahun ke depan," tegas Hasto.

Sementara terkait porsi kementerian yang akan diberikan ke partai politik, Hasto tak menyebut jumlahnya.

"Semua kementerian penting dan strategis tapi yang jelas PDIP paling banyak," kata Hasto.(*)