TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA-Masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) meminta kepada pemerintah, memasukkan aspek budaya Dayak dan kearifan lokal masyarakat Dayak Kaltim dalam kriteria materi lomba desain ibu kota negara yanh baru.

Majelis Rakyat Kalimantan Timur Berdaulat bersama Aliansi Ormas Dayak Kalimantan Timur (terdiri dari 11 ormas Dayak) mewakili masyarakat Kaltim menyampaikan permohonan resmi melalui surat kepada dua Menteri terkait.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Menteri Negara Perencanaan/Kepala Bappenas RI, pekan lalu (14/10/2019).

Ketua Majelis Masyarakat Kaltim Berdaulat Mohammad Djailani menjelaskan, masyarakat Kaltim menghargai dan menghormati pemerintah terkait diadakannya sayembara desain untuk membangun Ibu kota yang baru.

Begitu pula materi visi dan kriteria yang telah ditetapkan.

Baca: Terkait Pemindahan Ibu Kota, Suku Dayak Minta Lahan dan Hutan Adat kepada Pemerintah

"Namun, kami memohon pemerintah juga memasukan aspek budaya daerah dan kearifan lokal dalam materi lriteria lomba desain tersebut," ujarnya yang juga disampaikan dalam Seminar Nasional Dayak, Kamis (17/10/2019) lalu di Kantor Bappenas.

Dijelaskan dalam materi visi dan kriteria desain Ibu kota negara yang baru yang disayembarakan pemerintah antara lain; mencerminkan identitas bangsa, menjamin leberlanjutan lingkungan sosial dan ekonomi, menunjukkan kota yang cerdas moderen dan berstandar internasional.

"Dari ke-tiga kriteria tersebut, sangat disayangkan tidak ada secara ekspelisit aspek budaya dan kearifan lokal Dayak Kalimantan," ungkapnya.

Djailani menjelaskan, memiliki nilai tersendiri bagi masyarakat daerah yang daerahnya dipilih menjadi ibu kota negara baru.

Baca: Ekonom: Memindahkan Ibu Kota Ditambah dengan Penerapan Teknologi Makin Bebani APBN

"Kedua aspek itu sangat penting untuk mengangkat nilai budaya bangsa dan melestarikan nilai-nilai kearifan di masyarakatnya.

"Sehingga menjadi nilai tambah lebih bagi negara dalam berkebangsaan. Apalagi sebagai ibu kota negara yang baru. Dimana pun daerahnya," tutur Djailani.

Djailani menegaskan masyarakat Kaltim berharap aspek nilai budaya Dayak dan kearifan lokal masyarakat Dayak Kaltim mendapat perhatian pemerintah.

Dan dimasukkan menjadi salah satu kriteria dalam sayembara desain tersebut.

Baca: Susunan Acara Pelantikan Jokowi-Maruf Amin Hari Ini, Mulai Jam 14.30 WIB

"Kami sangat terbuka, setiap saat memberikan masukan kepada pemerintah jika diperlukan," jelas Mohammad Djailani, yang bergelar Raden Tumenggung dari Kesultanan Kutai Tenggarong.

Ia juga pernah menjabat sebagai Asisten Deputi Menko EKUIN/Bappenas pada era Ginandjar Kastasasmita dan Dorojatun Kuncorojakti.

Baca: Hampir Seluruh Akses Jalan ke Istana Kepresidenan Ditutup Kawat Berduri

Sebelumnya Majelis Masyarakat Kaltim Berdaulat dan Aliansi Ormas Dayak beserta berbagai organisasi masyarakat  lain telah menyampaikan dukungan kepada presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024 Joko Widodo dan Maruf Amin.

Mendukung dan mengawal terealisasinya keputusan pemerintah dalam membangun Ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur.

Djailani menegaskan kembali, Masyarakat Kaltim memohon pemerintah agar melibatkan putra Kaltim mulai dari perencanaan/desain hingga pelaksanaan pembangunannya.

"Demi mengangkat nilai-nilai berkebangsaan serta menjunjung tinggi nilai dan kelestarian budaya, serta kesatuan NKRI," tegasnya.