Jokowi mewanti-wanti para menteri hingga pejabat dalam pidatonya di Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden: Yang tidak serius, saya copot.

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo mewanti-wanti para menteri hingga pejabat dan birokrat.

Jokowi mengatakan, siapa pun yang tidak serius, akan dicopot jabatannya.

Hal tersebut diucapkan saat menyampaikan pidato presiden pada Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024, Minggu (20/10/2019).

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Baca: Pidato Pertama Jokowi, Kenang 5 Tahun Lalu Berdiri di Tempat yang Sama hingga Bisiki Menteri

Baca: Pidato Jokowi di Pelantikan Presiden-Wakil Presiden: Jangan Berorientasi Proses, tapi Hasil Nyata

Jokowi dipersilakan untuk menyampaikan pidatonya apada 16.22 WIB.

Dalam pidatonya, Jokowi mengemukakan, satu abad setelah Indonesia merdeka, Indonesia akan keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah pada 2045.

Pada tahun tersebut, Indonesia ditargetkan telah menjadi negara maju dengan pendapatan 327 juta Rupiah perkapita pertahun atau 27 juta perkapita perbulan.

"Itulah target kita bersama," tutur Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga mengungkapkan harapan pencapaian pada produk domestik.

"Mimpi kita di tahun 2045, produk domestik bruto Indonesia mencapai 7 Triliun USD," ujar Jokowi.

"Dan Indonesia sudah masuk ke lima besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen," lanjutnya.

Presiden menuturkan, pemerintah Indonesia telah mengkalkulasi.

Target tersebut dipandang sangat masuk akal dan memungkinkan untuk dicapai.

Namun, menurut Jokowi, semua itu tidak datang otomatis dan dengan mudah.

"Harus disertai dengan kerja keras, dan kita harus kerja cepat. Harus disertai kerja-kerja bangsa kita yang produktif," Jokowi menegaskan.

Jokowi mengungkapkan, dalam dunia yang penuh risiko dan sangat dinamis serta kompetitif, bangsa Indonesia harus terus mengembangkan cara-cara baru dan nilai-nilai baru.

Jangan sampai, bangsa Indonesia terjebak dalam rutinitas yang monoton.

"Harusnya inovasi bukan hanya pengetahuan. Inovasi adalah budaya," tuturnya.

Jokowi menegaskan, mendobrak rutinitas adalah satu hal penting.

Sementara itu, meningkatkan produktivitas adalah hal lain yang patut menjadi prioritas.

"Jangan lagi kerja kita berorientasi pada proses, tetapi berorientasi pada hasil yang nyata," ucapnya.

Misi 5 Tahun Mendatang

Selain itu, Jokowi juga menerangkan misi lima tahun mendatang.

Terdapat lima misi yang dipaparkan, yakni terkait pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Presiden menerangkannya satu persatu.

Jokowi mengatakan, pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama.

Pemerintah akan membangun SDM yang pekerja keras dan dinamis.

Selain itu, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan, dan teknologi.

"(Pemerintah Indonesia) mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita," tuturnya.

Namun,Jokowi mengemukakan, semua itu tidak bisa diraih dengan cara-cara lama.

Cara-cara baru harus dikembangkan.

"Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan," kata Jokowi.

Selain itu, penggunaan teknologi juga dioptimalkan untuk mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.

Kedua, melanjutkan pembangunan infrastruktur.

Jokowi menyampaikan, pemerintahan Indonesia lima tahun ke depan akan membangun infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi.

Infrastruktur tersebut nantinya akan mempermudah akses ke kawasan wisata.

"Yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat," ujar Jokowi.

Ketiga, segala bentuk kendala regulasi akan disederhanakan.

Presiden menuturkan, kendala dalam regulasi harus dipangkas.

Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar.

Kedua UU tersebut yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

"Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU," jelas Jokowi.

Ia menambahkan, puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus.

Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi.

Pejabat yang Tidak Serius Akan Dicopot

Jokowi juga menyampaikan misi keempat, yakni penyederhanaan birokrasi.

Menurutnya, penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran.

Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan.

Prosedur yang panjang harus dipotong.

Selain itu, birokrasi yang panjan gperlu dipangkas.

Eselonisasi juga harus disederhanakan.

"Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," pinta Jokowi.

Jokowi juga meminta, para menteri, pejabat, dan birokrat harus serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan.

"Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," kata Jokowi dengan tegas.

Misi terakhir yaitu transformasi ekonomi.

Rakyat Indonesia diharapkan bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern.

Diharapkan, hal tersebut mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.

(Tribunnews.com/Citra Agusta Putri Anastasia)