Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) kembali turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi di depan patung kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019).

Kali ini, mereka membuat sebuah agenda tuntutan yang dinamakan nawacita versi mahasiswa.

"Ini konsep digagas, dikonsolidasikan, mewakili representatif dari berbagai macam wilayah dan seluruh daerah di Indonesia yang hadir pada kesempatan malam hari ini pada sampai detik ini tidak hanya kawan-kawan kampus di Jabodetabek-Banten melainkan kawan-kawan dari Riau datang juga, kawan-kawan dari Sumatera, Kalimantan, semua hadir di sini," kata Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Muhammad Nurdiansyah usai pembacaan agenda nawacita mahasiswa.

Dia mengatakan, agenda tuntutan nawacita versi BEM SI merupakan aspek dan permasalahan yang tengah dirasakan di Indonesia.

"Nawacita versi mahasiswa ini merepresentasikan permasalahan yang ada di bangsa kita dari berbagai wilayah Indonesia," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, hingga akhir demonstrasi, perwakilan mahasiswa tidak bisa bertemu dengan presiden Jokowi.

Begitu juga tidak ada satu pun perwakilan istana yang bisa ditemui oleh mahasiswa.

Berikut "nawacita" versi mahasiswa yang dituntut BEM SI kepada kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin:

1. Lawan segala mafia dan kartel ekonomi dan wujudkan ekonomi kerakyatan dengan mengutamakan kesejahteraan buruh, desa dan penguatan BUMN

2. Dalam aspek hukum dan HAM, usut pelanggaran ham masa lalu, menolak pelemahan pemberantasan korupsi dan tolak keterlibatan pelanggaran HAM dalam pemerintahan.

3. Mereformasi pendidikan untuk membentuk pendidikan yang murah, mudah diakses, demokratis, dan menolak segala liberalisasi serta komersialisasi pendidikan.

4. Melakukan reforma agraria sejati dengan orientasi kesejahteraan petani keterlibatan masyarakat adat dan menolak segala jenis perampasan lahan.

5. Membangun indonesia poros maritim dunia dengan kedaulatan di bidang sumberdaya laut dan kesejahteraan nelayan.

6. Pemerataan infrastruktur yang mengedepankan kepentingan rakyat dan menolak setiap pelanggaran HAM dalam pembangunan.

7. Wujudkan sistem jaminan sosial kesehatan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

8. Wujudkan kesetaraan gender dan tingkatkan keterlibatan wanita dalam segala pengambilan kebijakan publik

9. Menuntut tindakan tegas atas semua perusak lingkungan dan mewujudkan kebijakan lingkungan yang mengutaman HAM dengan menolak kepentingan investor.