Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mengundang sejumlah tokoh nasional maupun partai politik ke istana negara, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Kabarnya, pemanggilan itu berkaitan pengumuman kabinet kerja pada masa waktu lima tahun ke depan.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Bidang Polhukam DPP PKS Suhud Alynudin meminta presiden Jokowi tidak terjebak dengan politik bagi-bagi jabatan dalam penunjukkan kabinet kerja kali ini.

Baca : Inikah Daftar Menteri Jokowi 2019 - 2024?Ada 2 Kelahiran Sumut di Kabinet Kerja Jilid 2, Bukan Luhut

Baca : 1 Sosok Ini Tak Kuasa Tolak Perintah Jokowi Jadi Menteri, Sebenarnya Lebih Suka Tetap Kepala Daerah

"Jangan terjebak pada praktik bagi-bagi kekuasaan partai-partai pendukung yang mengakibatkan terpilihnya orang-orang yang tidak kompeten," kata Suhud saat dihubungi, Senin (21/10/2019).

PKS, kata Suhud, merekomendasikan agar presiden Jokowi menunjuk menteri yang memiliki kompetensi dibidangnya untuk menempati posisi pembantu kerjanya.

"Kriteria menteri yang diperlukan adalah yang menguasai permasalahan (profesional) dan mampu bekerja cepat dan bersinergi dengan lintas sektoral," ungkapnya.

Baca: Dipanggil Ke Istana, Ini Wawancara Tribunnews.com dengan Erick Thohir Soal Kursi Menteri

Pasalnya, Suhud menyatakan, Indonesia saat ini mempunyai sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang berat dalam lima tahun ke depan. 

Baca: Keluarga Janda di Sragen Hajatan Nikahkan Anaknya, Tak Ada Tetangga yang Datang Hanya Gara-gara Ini

Penunjukkan kabinet kerja yang tepat dinilainya dapat mengakselerasi percepatan pembangunan.

"Memasuki periode kedua Pemerintahan Pak Jokowi diharapkan bisa langsung ngebut untuk merealisasikan janji-janji yang belum mampu ditunaikan, terutama masalah ekonomi (kesejahteraan rakyat)," tegasnya.