TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif menanggapi keputusan Prabowo Subianto untuk masuk ke Kabinet Kerja Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Slamet mengingatkan Prabowo untuk berhati-hati mengambil keputusan jika nantinya memang dipilih menjadi menteri pada kabinet Jokowi-Ma’ruf.

Sebab ia khawatir keputusan yang diambilnya dapat merusak reputasinya dan menghancurkan partai yang dikuasainya.

"Kami mengingatkan ke Prabowo Subianto untuk hati-hati, jangan sampai dipermalukan di kemudian hari sehingga akan rusak reputasi beliau dan menghancurkan Gerindra di 2024 nanti," ujar Slamet saat dikonfirmasi, Selasa (22/10/2019) seperti dikutip dari artikel Kompas.com berjudul "Prabowo Ditunjuk Jadi Menteri, Ketum PA 212: Hati-hati, Jangan Sampai Dipermalukan..."

Baca: Prabowo Terima Tawaran Menteri, PKS Khawatir Ini

Baca: Terjawab Sudah, Mengapa Fadli Zon Tak Dipanggil Jokowi Ke Istana, Prabowo Beberkan Penjelasan

Meski demikian, Slamet pun tak mempermasalahkan dan mendukung apa pun keputusan dari Prabowo.

"Kami tidak ingin mencampuri hak pribadi Prabowo, jika itu keputusan yang diambil Prabowo menjadi menhan kita hanya bisa mendoakan semoga ada manfaat buat pertahanan negara dan rakyat," kata Slamet.

Slamet mengatakan, meski Prabowo nantinya menjabat menteri dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf, pihak PA 212 akan tetap berpegang pada hasil Ijtima Ulama 4.

"Kami tidak akan rekonsiliasi dengan kekuasaan yang curang dan dzolim. Tidak rekonsiliasi antara haq dan batil," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku diminta untuk masuk ke kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Meski tak menyebut spesifik pos menteri yang akan ia emban, namun Prabowo menyebut ia akan membantu kabinet Jokowi-Ma'ruf di bidang pertahanan.

"Saya diminta bantu beliau di bidang pertahanan," ujar Prabowo.

Menjatuhkan wibawa

Sementara itu, Juru bicara Persaudaraan Alumni (PA) 212, Habib Novel Bamukmin, angkat bicara mengenai pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang siap menjadi menteri pertahanan (Menhan) pada kabinet periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi).