Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat belum menentukan sikap politiknya apakah akan menjadi oposisi seperti PKS atau tidak, Pasca Presiden Jokowi melantik kabinetnya.

Sekretaris Jenderal Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan bahwa Ketua Umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) akan menyampaikan sikap politik Demokrat dalam waktu dekat.

"Tentang di mana posisi Partai Demokrat ke depan akan ditentukan kemudian. Pada saatnya, Ketua Umum Partai Demokrat Bapak SBY, akan menyampaikan secara resmi kepada seluruh jajaran partai, baik di pusat maupun daerah," ujar Hinca melalui siaran persnya, Rabu, (23/10/2019).

Partai Demokrat menurut Hinca meminta para kader untuk tidak menyampaikan pandangannya secara pribadi mengenai komposisi kabinet serta sikap politik partai.

"Diinstruksikan sekali Iagi agar para kader partai tidak mengeluarkan sikap dan pernyataannya sendiri-sendiri. DPP Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas disiplin dan kepatuhan seluruh kader partai yang tidak memberikan komentar apapun berkaitan dengan penyusunan Kabinet Presiden Jokowi yang baru saja dilaksanakan, apalagi yang sifatnya negatif," katanya.

Baca: Diduga Ini Penyebab Kader Demokrat Belum Dipanggil Jokowi ke Istana

Selain sikap politik apakah akan mendukung pemerintahan atau menjadi oposisi, SBY juga akan menyampaikan sikapnya terkait sejumlah agenda politik ke depan.

Salah satunya mengenai rencana menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara ( GBHN).

"Keinginan untuk menghidupkan kembali GBHN dan isu-isu politik lain yang bisa mengubah sistem politik, model demokrasi dan tatanan ketatanegaraan kita, pada saatnya Ketua Umum Partai Demokrat akan menyampaikan sikap dan pandangan partai secara resmi," katanya.

Sebelumnya, Partai Demokrat menghormati keputusan Joko Widodo ( Jokowi) yang tidak melibatkan Demokrat dalam Kabinet Indonesia Maju. Demokrat mengerti bahwa penyusunan kabinet merupakan hak preogatif presiden.

"Terlepas dari komunikasi dan ajakan Presiden Jokowi kepada Partai Demokrat Pasca Pemilu 2019 yang lalu Partai Demokrat meyakini bahwa keputusan Presiden Jokowi untuk tidak menyertakan Partai Demokrat memilih niat dan tujuan yang baik," ujar Hinca.