Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna angkat bicara banyaknya anggota BPK yang baru terpilih dianggap terafiliasi dengan salah satu partai politik.

Hal itu sempat dinilai masyarakat akan mengganggu independensi lembaga negara tersebut.

Usai pelantikan dan sumpah jabatan di Mahkamah Agung (MA), Firman menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya akan tetap menjaga independensi.

Apalagi, menurut dia, anggota BPK yang terafiliasi parpol tersebut telah mengundurkan diri dari struktur kepartaian.

Baca: Dari Plt Gubernur Aceh Sampai Panglima TNI Kirim Bunga Ucapan untuk Tito Karnavian

"Setiap anggota BPK harus menyatakan tidak lagi terafiliasi dengan satu parpol pun. Mereka harus keluar dari parpol bisa jaga independensi dan independensi itu bagian sakral di BPK," kata Firman di Gedung MA, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Sebagaimana diketahui, BPK baru-baru ini kedatangan 5 anggota baru untuk masa jabatan 2019-2024.

Namun, 4 dari 5 anggota tersebut diketahui bekas elite parpol tertentu.

Di antaranya, Pius Lustrilanang merupakan eks politikus partai Gerindra, Daniel Lumban Tobing merupakan eks politikus dari PDIP, Achsanul Qasasi ialah eks politikus partai Demokrat dan Harry Azhar Azis merupakan eks politikus partai Golkar.

Hanya satu nama yang tidak terafiliasi politik yaitu Hendra Susanto yang sebelumnya memang menjabat kepala auditoriat I.B BPK.

Namun demikian, Firman kembali memastikan independensi tetap akan dijaga oleh BPK.

Apalagi, kata dia, lembaganya bekerja seusai dengan prosedur pemeriksaan yang telah diatur oleh Undang-Undang (UU).

"Kita ada prosedur yang berlaku dan dimatangkan ada standar pemeriksaan keuangan negara, standar perolehan keyakinan mutu dan manajemen pemeriksaan. Para anggota BPK bertugas memastikan agar semua standar berjalan di proses pemeriksaan," tuturnya.

Di sisi lain, ia juga menyatakan persoalan keputusan strategis yang diambil BPK juga diambil tidak dilakukan perorangan. Namun dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

"Pengambilan keputusan untuk hal hal yang berkisar strategis tidak dilakukan sendiri tapi dilakukan melalui sidang badan juga libatkan pejabat struktural di lingkungan BPK. Kita ambil keputusan bersama sama," tegasnya.

"Dan percayalah mereka selama ini di parpol juga tegakkan independensi demi kepentingan negara dan bangsa," sambungnya.