TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyindir menteri lama dalam rapat Kabinet Indonesia Maju perdana yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis (24/10/2019).

Dalam rapat perdana tersebut, Jokowi mengatakan sama seperti pemerintahan sebelumnya, selama lima tahun mendatang hanya akan ada visi dan misi presiden.

Jokowi meminta para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk mengingatnya.

Pasalnya, Jokowi mengatakan ada sekitar tiga menteri Kabinet Kerja yang tak paham mengenai hal tersebut.

"Karena dalam lima tahun lalu, ada satu dua tiga menteri yang masih belum paham mengenai ini," ungkap dia, seperti dilansir Kompas TV, Kamis.

Baca: Posisinya Diganti Edhy Prabowo, Susi Pudjiastuti Mengaku Senang: Kekhawatiran Saya Hilang

Baca: Tak Jadi Menteri Meski Namanya Ramai Dibicarakan, AHY Ungkap Harapannya untuk Kabinet Indonesia Maju

Tak hanya itu, Jokowi juga menyinggung mengenai menteri yang tak pernah menghadiri rapat Menteri Koordinator selama lima tahun pada masa pemerintahan pertamanya.

Ia menuturkan, kerja para menteri di jajaran kabinet merupakan kerja tim.

Konsolidasi dan koordinasi tidak akan berjalan lancar apabila satu pihak tidak berpartisipasi maksimal.

"Kerja kita adalah kerja tim. Bukan kerja menteri per menteri, bukan kerja sektoral. Ini adalah membangun sebuah negara besar, nggak mungkin itu menteri berjalan sendiri-sendiri. Kerja tim."

"Yang dikoordinasi oleh para Menko. Jangan sampai ada lagi diundang Menko selama lima tahun, hadir sekali aja tidak."

Baca: Ernest Prakasa Sayangkan Menteri Pilihan Jokowi: Gue Enggak Berharap Banyak Daripada Kecewa Ya Kan

Baca: Jokowi Dinilai Tak Serius Tuntaskan Persoalan Lingkungan Hidup

"Ada yang seperti ini. Saya denger, saya juga baru denger," tutur Jokowi.

"Bagaimana kita bisa mengkonsolidasi, mengkoordinasi, diundang rapat oleh Menko tidak pernah hadir."

"Hal seperti ini yang harus saya garis bawahi. Sekali lagi, kerja kita adalah kerja tim," tegasnya.

Lebih lanjut, Jokowi meminta khusus pada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, untuk mencermati peraturan-peraturan yang dinilainya menghambat kinerja pemerintah.