Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna meminta para menteri kabinet kerja yang telah dipilih oleh Joko Widodo (Jokowi) untuk berhati-hati mengelola anggaran kementerian yang cukup besar. Khususnya, menteri-menteri yang berasal dari partai politik (parpol) atau non profesional.

"Menteri-menteri dari parpol ini penggunaan alokasi anggaran itu harus hati-hati. Jangan sampai ada kepentingan-kepentingan politik di sana. Karena ini adalah kepentingan anggaran untuk negara, bukan negara untuk parpol," kata Firman di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Tak hanya menteri yang berasal dari parpol, ia juga mengingatkan menteri yang berasal dari kalangan profesional.

Baca: Diprotes Kiai, Ini yang Akan Dilakukan Menteri Agama

Dari pengalaman Firman, menteri yang berasal dari kalangan tersebut kerap masih terhambat masalah birokrasi.

"Mereka kadang-kadang terhambat di tataran birokrasi. Ini kan permasalahannya. Mereka kaget dengan birokrasi kita ini, itu harus dinikmati dan mereka pelajari," ungkapnya.

Dia juga mengingatkan para menteri yang terpilih harus berani mengambil kebijakan untuk memangkas prosedur yang sekiranya hanya menjadi penghambat.

"Pangkaslah SOP yang tidak bermanfaat. Harus turun ke bawah untuk memantau karena memang birokrasi kita ini di dalam rezim tatanan negara penuh dengan aturan. Dan yang dipakai adalah uang rakyat," pungkasnya.