Pengamat Jelaskan 5 Persoalan yang akan Muncul Jika Antarmenteri Saling Debat di Ruang Publik
"Oleh sebab itu, para menteri tidak punya opsi lain kecuali wajib menaati perintah tersebut," ujar pengamat politik Said Salahudin
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Kelima, munculnya suara berbeda dari para menteri terkait suatu kebijakan pemerintah juga dapat membingungkan serta mempersulit masyarakat untuk berpegang pada pendapat menteri yang mana.
Padahal, dalam sistem pemerintahan presidensial semua menteri memiliki kedudukan yang setara.
Baca: Pengamat Sarankan Jokowi Copot Menteri yang Saling Serang di Luar Sidang Kabinet
Jadi, dia menilai, sudah tepat perintah Presiden yang menekankan tentang pentingnya konsolidasi diantara menteri dalam Rapat Kabinet pertama.
Jika muncul perbedaan pendapat diantara para menteri, sudah ada forum yang disediakan untuk memperdebatkannya, yaitu: rapat paripurna, rapat terbatas, atau rapat-rapat internal lainnya dilingkungan eksekutif.
Pesan Jokowi: Para Menteri Tidak Saling Serang di Luar Rapat
Baca: Sopir Ditemukan Tewas dalam Truk yang Terparkir
Didampingi Wakil Presiden Maruf Amin, Presiden Jokowi membuka sidang kabinet paripurna perdana, Kamis (24/10/2019) di Istana Merdeka.
Dalam sidang, Jokowi mengingatkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju tidak saling debat di luar rapat.
"Kalau sudah diputuskan dalam rapat, jangan sampai di luar masih diributkan lagi," tegas Jokowi.
Jokowi menuturkan menteri boleh berdebat jika masih di dalam rapat.
Dia juga bersedia mendengarkan debat dan keluhan para pembantunya itu.
Namun ketika keputusan telah diambil dalam rapat, semua keputusan itu harus dijalankan dengan segala risikonya.
Sementara itu jika ada perubahan dan kondisi-kondisi tertentu harus dibahas lagi di dalam rapat internal maupun rapat terbatas.
Terakhir, Jokowi meminta para menteri tidak lagi mengedepankan ego masing-masing.
Apalagi sampai ada menteri yang menolak hadir dalam rapat yang diadakan di menteri koordinator.