Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pengamat: Wakil Menteri Tak Perlu Lagi Ketika Sekjen dan Deputi Bisa Jalankan Tugasnya

Pengamat politik Leo Agustino mengkritik permintaan ‎Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk menambah 5 wakil menteri (wamen).

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Pengamat: Wakil Menteri Tak Perlu Lagi Ketika Sekjen dan Deputi Bisa Jalankan Tugasnya
WARTA KOTA/henry lopulalan
Erick Thohir 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Leo Agustino mengkritik permintaan ‎Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk menambah 5 wakil menteri (wamen).

Meskipun memang dia mengakui, mengurusi BUMN bukan hal yang mudah. Apalagi setiap BUMN punya sektor usaha yang beragam sehingga perlu ditangani oleh orang-orang yang paham dalam bidangnya masing-masing.

"Tapi tidak sebanyak itu juga. Ini akan buat birokrasi menjadi gemuk," ujar Leo Agustino kepada Tribunnews.com, Kamis (24/10/2019).

Baca: ICW Kritik Jokowi karena Dianggap Kurang Perhatikan Rekam Jejak Menteri Kabinet Indonesia Maju

Baca: Pujian Puan kepada Menko PMK Muhajir: Beliau Paling Rajin Datang Rapat

Baca: Pakar Telematika Bahas Video Mesum yang Mirip Gisel: Tinggal Lihat Paha Dalam, Adakah Tahi Lalatnya

Leo Agustino mengingatkan, perlunya kepemimpinan yang bisa mengoptimalkan kesekjenan dan kedeputian menjalankan tugasnya.

Karena jika itu bisa dilakukan, maka wakil menteri, kata dia, tidak menjadi perlu lagi.

"Kala kesekjenan dan kedeputian di setiap kementerian bisa menjalankan tugasnya, maka wakil menteri, saya kira tidak menjadi perlu lagi," jelas Leo Agustino.

Berita Rekomendasi

Dia meminta Presiden Jokowi tidak terlalu gemuk memberikan kursi wakil menteri di BUMN.

Dia juga menilai, tidak harus semua kementerian memiliki Wakil Menteri.

"Wakil Menteri wajib ada bagi menteri-menteri yang urusannya berlimpah sehingga ia harus membagi pekerjaan dengan wakil menteri," ujarnya.

Untuk itu Jokowi diharapkan akan tetap menilai kompetensi, kapabilitas dan kemampuan seseorang yang akan ditempatkan menjadi Wakil menteri.

Erick Thohir Minta 5 Wamen 


Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Toto Pranoto menilai permintaan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menambah 5 wakil menteri (wamen) bikin gemuk birokrasi.

Toto menjelaskan, struktur Kementerian BUMN saat ini sudah ada 5 deputi yang membawahi sektoral bidang usaha, sehingga tidak perlu dijabat oleh wamen.

"Kalau ditambah 5 wamen lagi saya kira struktur menjadi sangat gemuk dan terlalu birokratis," ujarnya kepada Tribunnews di Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Ia menyarankan agar Erick tetap mempertahankan struktur saat ini dengan bisa menambah 1 wamen yang khusus fokus membawahi badan super holding BUMN.

Menurut Toto, struktur tersebut sebagai masa persiapan dan transisi sebelum nantinya Kementerian BUMN dilebur menjadi super holding BUMN pada 3 hingga 4 tahun ke depan.

"Pada masa transisi ini, fokus deputi pada pembuatan kebijakan. Sementara, wamen pada eksekusi fungsi operasional dan pengawasan BUMN," katanya.

Kemudian, ia menambahkan, pada saatnya setelah masa transisi dirasa cukup maka Kementerian BUMN akan dilebur ke super holding seperti Temasek di Singapura atau Khazanah di Malaysia.

Namun, kalau Erick tetap ingin merealisasikan gagasan didampingi 5 wamen maka fungsi deputi yang bisa ditiadakan.

"Jadi, tidak menambah jenjang birokrasi," pungkas Toto.

Erick Thohir : Yang Menentukan Presiden

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengakui sudah mengusulkan tiga-empat nama calon waki‎l menteri BUMN atau Wamen BUMN ke Presiden Jokowi.

Nama-nama tersebut kini tengah diseleksi untuk segera diputuskan dan dilantik dalam waktu dekat. Erick Thohir ‎merasa butuh Wamen karena kementeriannya mengurusi 142 BUMN.

"Sudah usulkan ‎beberapa nama untuk diseleksi dan segera diangkat," ucap Erick Thohir, Kamis (24/10/2019) di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta.

Meski mengajukan 5 Wamen, Erick Thohir menuturkan nantinya yang memilih ialah Presiden Jokowi , bisa satu atau dua orang.

Kriteriannya adalah harus profesional dan punya track record yang benar-benar baik karena bakal mengelola aset ribuan triliiun.

"Kalau tidak profesional dan track record kurang bagus, gimana rakyat bisa percaya? Bagaimana juga anak buah yang dipimpin bisa percaya? ," tuturnya lagi.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas