Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ketua Umum Projo Dipanggil Jokowi ke Istana Pagi Ini, Calon Wakil Menteri?

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menyambangi Istana Negara pagi ini, Jumat (25/10/2019).

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Ketua Umum Projo Dipanggil Jokowi ke Istana Pagi Ini, Calon Wakil Menteri?
Fransiskus Adhiyuda/Tribunnews.com
Ketua Umum DPP Pro Jokowi (PROJO) Arie Budi Setiadi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2019). 

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menyambangi Istana Negara pagi ini, Jumat (25/10/2019).

Budi Arie saat dikonfirmasi membenarkan dirinya akan menemui Presiden Jokowi. Namun ia belum mengetahui pembicaraan yang akan dilakukan.

"Pagi ini saya dipanggil Presiden Jokowi ke Istana. Terkait soal apa, saya juga belum tahu," kata Budi Arie saat dikonfirmasi.

Namun beredar kabar Budi Arie dipilih Jokowi sebagai calon wakil menteri.

Kemarin, Projo mengatakan niatnya untuk undur diri dari politik.

Baca: Segera Dilantik, Parpol-parpol yang Belum Kebagian Jatah Akan Dapat Kursi Wakil Menteri

Penyebabnya karena Prabowo Subianto ditunjuk Jokowi jadi menteri pertahanan di Kabinet Indonesia Maju.

Namun apakah Projo akan benar-benar mundur dari politik?

Berita Rekomendasi

Diumumkan hari ini

Presiden Joko Widodo mengaku sudah merampungkan nama-nama yang akan menjadi wakil menteri di sejumlah kementerian.

Sebagian berasal dari profesional di bidangnya, tetapi ada juga yang berasal dari partai politik.

"Mengenai wamen jadi sebetulnya sudah selesai. Wamen itu sudah selesai. Ada dari partai, ada juga dari profesional," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Baca: Mengenal Istri-istri Menteri di Kabinet Jokowi yang Cantik-cantik dan Berprestasi

Baca: Presiden Jokowi Beberkan Alasannya Pilih Prabowo sebagai Menteri Pertahanan

Jokowi belum mau mengungkap kementerian apa saja yang akan mendapat wamen dan berapa jumlahnya.

Namun, Jokowi menyebut bisa saja ada kementrian yang mendapat jatah lebih dari satu wamen.

"Saya berikan contoh misalnya di BUMN, kalau menterinya membutuhkan wamen sampai 3 dan itu diperlukan. Kita tahu BUMN kita ada berapa, 140-an BUMN. 140-an perusahan. Jadi kalau mengelola perusahaan sebanyak itu perlu pengawasan perlu dikontrol, perlu cek, kalau memang diperlukan itu ya enggak apa-apa," kata dia.

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas