TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masuknya Prabowo Subianto dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 mendapat banyak sorotan.

Mantan Danjen Kopassus tersebut dipercaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) RI.

Prabowo Subianto dilantik Presiden Jokowi bersama sejumlah menteri lainnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Pasca-pelantikan, Prabowo dituntut Persaudaraan Alumni (PA) 212 untuk memulangkan imam besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab.

Hal tersebut disampaikan langsung juru bicara PA 212, Novel Bamukmin.

Novel menyayangkan langkah Prabowo Subianto membawa partainya merapat menjadi koalisi pendukung pemerintah.

Ia pun memberi target 100 hari kerja kepada Prabowo Subianto, yakni memulangkan imam besar FPI Habib Rizieq Shihab (HRS).

"Namun mungkin kami masih bisa berharap 100 hari ke depan Prabowo Subianto dan orang-orangnya yang bekerja, bisa menghasilkan apa yang kami perjuangkan."

"Agar ulama kami (yang ditangkap) semua di SP3, juga HRS bisa kembali."

"Serta usut hilangnya nyawa para mujahid politik dari pemilu sampai demo mahasiswa dan pelajar kemarin," ujar Novel, Senin (21/10/2019).

Tak hanya itu, Novel juga mengatakan sebaiknya Prabowo menjadi oposisi agar mendapatkan kehormatan dari pendukungnya saat Pilpres 2019.

Menurutnya, wibawa Prabowo bakal jatuh jika mendapatkan jabatan menteri dari Jokowi.

"Apalagi posisi kalau benar Prabowo jadi menteri benar-benar sangat menjatuhkan wibawa," ujar Novel saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Selasa (22/10/2019).

"Sejatinya Prabowo wajib menjadi oposisi saja dengan begitu posisi Prabowo sangat terhormat dan disegani baik kawan maupun lawan," tambah Novel.

Baca: Kenapa Muhadjir Effendy Tak Sambangi Istana saat Jokowi Cari Calon Menteri?

Baca: PPP Klaim Miliki Stok Banyak untuk Isi Kursi Wakil Menteri Agama

Menanggapi pernyataan Novel Bamukmin, berikut tanggapan tokoh politik yang dirangkum Tribunnews:

1. Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra)

Mengutip TribunJakarta, Wakil Ketua Umum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa tidak ada relevansinya jabatan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dengan memulangkan Imam besar FPI Rizieq Shihab.

"Bahwa kaitannya dengan Habib Rizieq saya rasa tidak ada relevansinya dengan kementerian pertahanan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (24/10/2019).

Meskipun demikian, menurut Dasco, upaya memulangkan Rizieb Shihab telah dikomunikasikan Gerindra kepada pemerintah.

Bahkan komunikasi tersebut dilakukan sebelum Gerindra masuk pemerintahan.

"Namun, perlu diketahui bahwa, upaya-upaya untuk melakukan pemulangan, melakukan pendekatan kepada pihak pemerintah itu sebenarnya kami juga sudah lakukan bahkan sebelum pembentukan kabinet kami sudah pernah waktu akan rekonsiliasi sblm MRT kami melakukan pembicaraan ke arah situ," katanya.

Terkait apakah akan mengkomunikasikan kembali pemulangan Rizieq kepada pemerintah, menurut Dasco, ia akan menanyakan terlebih dahulu kepada Prabowo.

"Kalau itu saya engga tahu apakah akan diusahakan kembali atau tidak saya belum mendengar langsung dari beliau. nanti akan saya tanyakan," katanya.

2. Arsul Sani (PPP)

Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, menegaskan, permintaan PA 212 kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk memulangkan Habib Rizieq adalah salah alamat.

Dilansir Tribunnews, Arsul menilai hal tersebut bukanlah tugas pokok dan fungsi seorang menteri pertahanan.

"Soal kepulangan seseorang dari luar negeri termasuk Habib Rizieq itu bukan tupoksinya Menhan."

"Jadi kok kenapa dikaitkan dengan posisi Pak Prabowo sebagai Menhan," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Menurutnya, persoalan pemulangan Habib Rizieq yang kini berada di Arab Saudi merupakan ranah imigrasi.

Sebagai mantan anggota Komisi III DPR, ia menegaskan negara tidak mempersulit kepulangan Habib Rizieq ke tanah air.

Baca: Ryamizard Ryacudu Lega Serahkan Tanggung Jawab sebagai Menteri Pertahanan ke Prabowo Subianto

Sebagai warga negara Indonesia, Arsul menyebut imam besar FPI ini bisa pulang kapan saja ke Indonesia.

"Sepemahaman saya itu Habib Rizieq itu tidak ditangkal untuk masuk ke negaranya sendiri."

"Artinya kalau mau pulang, setahu saya tidak terhalang. Jadi enggak ausah juga dibawa pulang," ujarnya.

"Kecuali kalau misalnya beliau itu ditangkal masuk ke negara ini ya baru kemudian harus kita klarifikasikan kita clearkan kepada imigrasi," imbuh dia.

3. Teuku Taufiqulhadi (Nasdem)

Dewan Pakar Partai NasDem, Teuku Taufiqulhadi, menilai permintaan PA 212 kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk memulangkan Habib Rizieq merupakan sesuatu yang tidak relevan.

Taufiq menilai tugas tersebut bukan merupakan ranah dari Menhan.

"Urusan keimigrasian seperti itu, bukan tugas Pak Prabowo sebagai Menhan."

"Tapi ada bidang otoritas negara lainnya. Jadi jika meminta Pak Prabowo untuk memulangkan Habib Rizieq tidak relevan," kata Taufiq kepada Tribunnews, Kamis (24/10/2019).

Karena itu, mantan anggota Komisi III DPR RI ini menyarankan agar terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah terkait rencana pemulangan Habib Rizieq.

Ia juga menilai tak etis, apabila PA 212 memberikan tenggat waktu kepada Prabowo untuk memulangkan Prabowo.

"Pemerintah ini memiliki pemahaman terhadap warga negaranya dan pasti tahu persoalan yang melangkupinya juga," ujarnya.

"Jadi tak perlu melakukan ultimatum. Baiknya, bicarakan hal itu baik-baik dengan pemerintah agar bisa mengetahui duduk persoalan dengan jelas," imbuhnya.

(Tribunnews.com/Chaerul Umam/Taufik Ismail/Fahdi Fahlevi)