Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melakukan kajian ulang terhadap penerapan Ujian Nasional (UN).

Pengamat Pendidikan Edi Subkhan mengatakan kebijakan itu akan menghabiskan anggaran dan energi seperti periode sebelumnya.

Pelaksanaan serempak pada satu waktu, kata Edi, membutuhkan dana tidak sedikit.

Sudah banyak bukti menunjukan jika UN menyedot pendanaan besar karena persiapan dan pelaksanaan yang tidak sedikit, baik dari segi sumber daya manusia hingga kebutuhan pendukung.

Dengan anggaran pendidikan terbatas, penyelenggaraan kembali UN diprediksi akan membuat Kemendikdasmen kewalahan.

Terlebih lagi dengan janji politik Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan menaikan gaji para guru.

"Pendanaan saja sudah banyak, belum lagi memenuhi janji politik soal kenaikan gaji guru dan lainnya, ini pasti akan tersedot banyak. Ini harus diperhatikan secara multidimensi," ujar Edi melalui keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

Dirinya mengatakan energi yang dihabiskan pun tidak sedikit.

Banyak pihak diterjunkan untuk penyelenggaraan UN yang diselenggarakan bersama di seluruh Indonesia.

Bahkan pada satu waktu, petugas keamanan pun ikut terjun karena kondisi tertentu, seperti pencegahan kebocoran soal.

Edi menyoroti, dengan pendanaan dan energi yang besar, hasil yang ingin didapatkan dengan pelaksanaan UN tidak sepadan.

Persoalan kecurangan, kebocoran soal, rasa stres, hingga pertaruhan citra sekolah membuat pelaksanaan UN menjadi masalah baru untuk deretan masalah pendidikan belum terselesaikan.

Guru Besar Matematika ITB Prof. Iwan Pranoto juga menilai jika UN kembali dilaksanakan, maka itu akan menjadi kebijakan sangat tidak jelas.