TRIBUNNEWS.COM- Pengamat politik, Rocky Gerung ikut berkomentar atas terbentuknya Kabinet Jokowi-Ma’ruf.

Rocky menilai, kabinet yang diberinama Indonesia Maju ini terlalu dipaksakan.

Dikutip Tribunnews.com dari acara E-Talk Show tvOne episode, Jumat (25/10/2019), Rocky memandang orang-orang yang dipanggil ke Istana Kepresidenan dipaksa berpesata dalam kontestasi politik.

“Itu pesta yang dipaksakan, orang disuruh antre masuk pesta pakai kemeja putih, terus ditanya-tanya oleh wartawan,” ungkap Rocky.

Kemudian, pembawa acara E-Talk Show tvOne Wahyu Muryadi menanyakan kritik Rocky untuk kabinet rekonsiliasi Jokowi

“Anda ada punya kritik?,” tanya pria yang akarab disapa Om Way ini.

Baca: Kabinet Balas Budi

Baca: Sudah Setor Nama Tapi Tak Ada Wakil Hanura di Kabinet Baru Jokowi, Gede Pasek Ungkap Penyebabnya

“Itu palsu sebetunya, rekonsiliasi yang palsu, itu kawin paksa,” jawab Rocky.

Ia berpendapat, untuk mendudukan kembali hal ini kepada konsep oposisi yang sebenarnya.

“Karena rakyat ingin adanya perbedaan. Yang berkuasa silahkan berkuasa, yang kalah ya beroposisi. Itu kehendak rakyat,” lanjutnya.

Pria berumur 60 tahun ini berpendapat, dengan adanya oposisi konsep check and balance bisa menjaga pemerintahan berjalan secara baik

“Justru adanya oposisi, untuk kembali. Karena jelas ada yang mengontrol, juga ada yang berkuasa,” tegas Rocky.

Rocky pun menanyakan apa susahnya untuk beroposisi.

“Apa susahnya bertahan di luar kekuasaan,” tanya Rocky.

Menurutnya, selain sesuatu hal yang mulia, oposisi juga fungsi dari berpolitik.

“Bukan sekedar mulia, politik tidak mungkin terbagi habis di dalam istana. Mesti harus ada di luar,” tegasnya.

“Justru adanya oposisi, bangsa ini bisa stabil,” lanjut Rocky.

Baca: Rocky Gerung Goda Presenter Ini saat Live, Om Way : Khusus Kalau Soal Perempuan Dia Agak Dungu

Baca: Rocky Gerung Goda Presenter Ini saat Live, Om Way : Khusus Kalau Soal Perempuan Dia Agak Dungu

Bahaya tidak ada oposisi

Rocky menjelaskan bahaya jika tidak ada oposisi dalam suatu pemerintahan. 

Menurutnya, pemerintah tanpa oposisi akan muncul ketegangan antara opini rakyat dengan pemerintah.

"Kalau tidak ada opoisi, akan ada frontalisasi opini antara rakyat dengan kekuasaan, tidak ada lagi penyalur artikulasi itu bahasa kerennya," jelas Rocky.

"Tapi masih ada oposisikan," tanya Om Way.

 Rocky menjawab oposisi yang ada di Kabinet Jokowi-Ma'ruf saling amputasi

"Oposisi saling amputasi dari mereka, mereka datang dengan proyek-proyek tersendiri. Campuran dari orang bermusuhan, tapi dipaksa demi kebangsaan," jawab Rocky.

"Pak Jokowi tidak paham konsep bernegara," tambahnya.

Kabinet Rekonsiliasi

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, melihat adanya perbedaan partai politik (parpol) diantara menteri dan wakil. 

"Minimal ada dua kementerian, mungkin lebih," ujar Burhan, Jumat (25/10/2019), sebagaimana dikutip dari tayangan Breaking News Kompas TV.

Burhan mencontohkan, misalnya di Kementerian Pertahanan.

Ia melihat adanya perbedaan latar belakang politik antara menteri dengan wakilnya.

Baca: Pengamat: Efisiensi Pemerintahan Bukan Lagi Visi Presiden Jokowi

Baca: Kisal Pilu Kehidupan Muhammad Askal Santri yang Viral Meramal Prabowo Jadi Menteri Jokowi

Diketahui sebelumnya, Menteri Pertahanan yang baru ialah Prabowo Subianto dari Partai Gerindra.

Sedangkan wakilnya, Sakti Wahyu Trenggono berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin.

Pebedaan parpol juga terjadi di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Agus Suparmanto menjadi Menteri Perdagangan.

Sementara wakilnya diisi oleh Jerry Sambuaga dari Partai Golkar.

(Tribunnews.com/Endra Kurniawan)