Tito Karnavian Jadi Mendagri, Benarkah Upaya Jokowi 'Menyelamatkannya' dari Kasus Novel Baswedan?
Tito Karnavian Jadi Mendagri, Benarkah Upaya Jokowi 'Menyelamatkannya' dari Kasus Novel Baswedan?
Editor: Agung Budi Santoso
Tito Karnavian Jadi Mendagri, Benarkah Upaya Jokowi 'Menyelamatkannya' dari Kasus Novel Baswedan?
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo dinilai sedang "menyelamatkan" mantan Kapolri Jenderal (Purn) Tito Karnavian dengan menunjuknya sebagai Menteri Dalam Negeri.
Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto berpandangan bahwa Jokowi sedang menjaga nama baik Tito dari ketidakberhasilannya mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.
"Ini juga upaya penyelamatan Pak Tito biar nama beliau menjadi tetap terjaga dengan ketidakberhasilan mengungkap kasus Novel Baswedan," kata Bambang ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (24/10/2019).
Seperti diketahui, Polri telah membentuk tim teknis untuk menindaklanjuti temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dalam mengusut kasus Novel.
• POPULER - Sosok Idham Azis, Calon Kapolri Pengganti Tito Karnavian, Pernah Penjarakan Anak Soeharto
• Kapolri Tito Karnavian Mutasi 3 Kapolda Papua, Sultra & Riau, Ada Kaitan dengan Peristiwa Besar?
Hingga melewati batas waktu yang diberikan Jokowi pada 19 Oktober 2019, kasusnya belum juga terungkap.
Di sisi lain, Bambang juga menilai bahwa pemberian jabatan menteri tersebut merupakan sebuah penghargaan Jokowi kepada Tito.
Menurut Bambang, hal itu ada kaitannya dengan kesuksesan Tito menjamin keamanan selama Pemilu 2019.
"Saya melihatnya ini menjadi reward dari Presiden Jokowi karena Pak Tito berhasil menciptakan rasa aman dalam pilpres dan pemilu kemarin," ujar dia.
"Menciptakan rasa aman ini juga mempunyai arti lain, dalam arti mengamankan kepentingan pilpres, kepentingan Pak Jokowi begitu.
Makanya ini menjadi reward dari Pak Jokowi ke Pak Tito," kata Bambang lagi.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.